PDIP minta KPU jamin hak pilih masyarakat
Selasa, 08 April 2014 - 09:35 WIB
PDIP minta KPU jamin hak pilih masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan beberapa pernyataan sikap H-1 menjelang pencoblosan Pemilu 2014.
Salah satu yang disampaikan ialah, mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu bisa menjamin hak pilih setiap warga negara.
"Hal ini penting ditegaskan karena di beberapa daerah muncul kekhawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya, Selasa (8/4/2014).
Imbauan ini ditekankan karena mereka mengkhawatirkan adanya beberapa potensi masalah yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara.
"Mulai dari surat suara yang belum terdistribusikan ke TPS (tempat pemungutan suara), tidak siapnya tempat pemungutan suara, tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara," ujarnya.
Selain KPU diminta untuk memastikan hak pilih warga negara, PDIP juga meminta supaya aparat keamanan dapat melakukan langkah-langkah antisipasitif terhadap meningkatnya tindak kekerasan jelang atau pasca hari pemungutan suara.
"Potensi kekerasan hadir dalam berbagai bentuk benturan antar massa pendukung, pengrusakan posko, intimidasi terhadap pemilih, maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu."
"Mengimbau aparat keamanan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusional dari negara dengan profesional dan tidak memihak. Sehingga, Pemilu 2014 benar-benar bisa berjalan secara jujur dan adil," pungkasnya.
Salah satu yang disampaikan ialah, mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu bisa menjamin hak pilih setiap warga negara.
"Hal ini penting ditegaskan karena di beberapa daerah muncul kekhawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya, Selasa (8/4/2014).
Imbauan ini ditekankan karena mereka mengkhawatirkan adanya beberapa potensi masalah yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara.
"Mulai dari surat suara yang belum terdistribusikan ke TPS (tempat pemungutan suara), tidak siapnya tempat pemungutan suara, tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara," ujarnya.
Selain KPU diminta untuk memastikan hak pilih warga negara, PDIP juga meminta supaya aparat keamanan dapat melakukan langkah-langkah antisipasitif terhadap meningkatnya tindak kekerasan jelang atau pasca hari pemungutan suara.
"Potensi kekerasan hadir dalam berbagai bentuk benturan antar massa pendukung, pengrusakan posko, intimidasi terhadap pemilih, maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu."
"Mengimbau aparat keamanan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusional dari negara dengan profesional dan tidak memihak. Sehingga, Pemilu 2014 benar-benar bisa berjalan secara jujur dan adil," pungkasnya.
(kri)
