Soal surat rekomendasi bansos, Prabowo nilai KPK bijak
Rabu, 02 April 2014 - 18:40 WIB
Soal surat rekomendasi bansos, Prabowo nilai KPK bijak
A
A
A
Sindonews.com - Surat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar dana bantuan sosial (bansos) dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) diapresiasi oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya kira bagus lah kalau begitu," ujar Prabowo usai acara deklarasi dukungan Guru besar non PNS dan cendekiawan untuk dirinya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Karena itu, menurut mantan Danjen Kopassus itu, langkah KPK tersebut cukup bijak. "Saya dengar KPK memberi rekomendasi, sebaiknya jangan digulirkan dulu sebelum pemilu. Mungkin setelah pemilu, saya kira itu sikap yang bijak," ungkapnya.
Seperti diketahui, sesuai aturan, dana bansos hanya dipergunakan untuk kelompok rentan, mengatasi kemiskinan serta untuk kepentingan masyarakat luas.
Belum lama ini, KPK mengirimkan surat rekomendasi mengenai penggunaan dana bansos itu kepada Presiden SBY. Dasarnya, karena berdasarkan hasil kajian KPK, diduga terjadi penyelewengan dana bansos apalagi jelang Pileg dan Pilpres. Terlebih, menurut KPK, dana bansos oleh pemerintah daerah meningkat jelang pemilukada.
"Saya kira bagus lah kalau begitu," ujar Prabowo usai acara deklarasi dukungan Guru besar non PNS dan cendekiawan untuk dirinya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Karena itu, menurut mantan Danjen Kopassus itu, langkah KPK tersebut cukup bijak. "Saya dengar KPK memberi rekomendasi, sebaiknya jangan digulirkan dulu sebelum pemilu. Mungkin setelah pemilu, saya kira itu sikap yang bijak," ungkapnya.
Seperti diketahui, sesuai aturan, dana bansos hanya dipergunakan untuk kelompok rentan, mengatasi kemiskinan serta untuk kepentingan masyarakat luas.
Belum lama ini, KPK mengirimkan surat rekomendasi mengenai penggunaan dana bansos itu kepada Presiden SBY. Dasarnya, karena berdasarkan hasil kajian KPK, diduga terjadi penyelewengan dana bansos apalagi jelang Pileg dan Pilpres. Terlebih, menurut KPK, dana bansos oleh pemerintah daerah meningkat jelang pemilukada.
(kri)
