Jokowi diragukan mampu hapus outsourcing
Rabu, 02 April 2014 - 17:58 WIB
Jokowi diragukan mampu hapus outsourcing
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat diminta tidak tergiur dengan tawaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres). Masyarakat jangan melupakan sejarah ketika PDIP berkuasa di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Menurut Ketua Forum Masyarakat Handarbeni Jawa Tengah Agus Kiswadi, saat Megawati memimpin pemerintahan banyak kalangan pekerja yang dirugikan dengan kebijakan sistem outsourcing atau kontrak kerja. Dengan penerapan sistem tersebut, pekerja tidak menerima hak yang semestinya selama bekerja. Sehingga begitu kontrak kerja berakhir, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan haknya lagi.
"Pekerja terbuang begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal sebelum pemerintahan Megawati, dengan konsep terdahulu pekerja tetap ini kalaupun keluar atau dikeluarkan tetap mendapatkan perhatian. Ada pesangon dan hal-hal lainnya yang bisa dibicarakan antara pekerja dan pengusaha," jelas Agus saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/4/2014).
Sehingga bila nanti Jokowi terpilih menjadi presiden, maka konsep yang diterapkan Jokowi tidak akan jauh berbeda dengan konsep yang digunakan gurunya, Megawati. Jokowi tidak akan lepas dari bayang-bayang Megawati.
"Tidak mungkin Jokowi akan membuat kebijakan sendiri, dengan ini sendiri tidak mungkin. Munculnya rasa kekhawatiran ini kan boleh-boleh saja. Dan harapan pekerja, outsourcing (produk) dari zaman Megawati dihapuskan," paparnya.
Dengan pengalaman ini, Agus yakin buruh tidak akan mendukung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. Sebab, kalangan buruh sudah mengetahui kebijakan penerapan sistem outsourcing berawal saat pemerintahan siapa. Dengan luka lama tersebut, kecil kemungkinan buruh menggunakan suaranya untuk mendukung mantan Wali Kota Solo itu.
Menurut Ketua Forum Masyarakat Handarbeni Jawa Tengah Agus Kiswadi, saat Megawati memimpin pemerintahan banyak kalangan pekerja yang dirugikan dengan kebijakan sistem outsourcing atau kontrak kerja. Dengan penerapan sistem tersebut, pekerja tidak menerima hak yang semestinya selama bekerja. Sehingga begitu kontrak kerja berakhir, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan haknya lagi.
"Pekerja terbuang begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa. Padahal sebelum pemerintahan Megawati, dengan konsep terdahulu pekerja tetap ini kalaupun keluar atau dikeluarkan tetap mendapatkan perhatian. Ada pesangon dan hal-hal lainnya yang bisa dibicarakan antara pekerja dan pengusaha," jelas Agus saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/4/2014).
Sehingga bila nanti Jokowi terpilih menjadi presiden, maka konsep yang diterapkan Jokowi tidak akan jauh berbeda dengan konsep yang digunakan gurunya, Megawati. Jokowi tidak akan lepas dari bayang-bayang Megawati.
"Tidak mungkin Jokowi akan membuat kebijakan sendiri, dengan ini sendiri tidak mungkin. Munculnya rasa kekhawatiran ini kan boleh-boleh saja. Dan harapan pekerja, outsourcing (produk) dari zaman Megawati dihapuskan," paparnya.
Dengan pengalaman ini, Agus yakin buruh tidak akan mendukung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. Sebab, kalangan buruh sudah mengetahui kebijakan penerapan sistem outsourcing berawal saat pemerintahan siapa. Dengan luka lama tersebut, kecil kemungkinan buruh menggunakan suaranya untuk mendukung mantan Wali Kota Solo itu.
(kri)
