KPU & Bawaslu enggak fokus antisipasi pelanggaran pemilu
Rabu, 02 April 2014 - 11:17 WIB
KPU & Bawaslu enggak fokus antisipasi pelanggaran pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah tokoh nasional tergabung dalam Barisan Keamanan Aspirasi Rakyat (Bakar), akan memantau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilu 2014.
Mereka yang disebut telah bergabung antara lain Sholahudin Wahid (Gus Solah), Wakil Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) Masduki Baidlowi, Sebastian Salang.
Dalam Pemilu 2014 ini, mereka menilai KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, masih mempunyai keterbatasan dan kurang fokus dalam antisipasi atau memperkecil tingkat pelanggaran pemilu.
"(Penyelenggara pemilu) lebih fokus kepada distribusi dan penghitungan (rekapitulasi) suara," kata anggota Bakar, Sukmadji Indro Tjahjono dalam konferensi persnya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2013).
Kata dia, potensi pelanggaran pemilu di Pileg 2014 masih tinggi, ini terlihat pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT), masa kampanye, hingga proses pemberian dan pemungutan suara.
Dirinya berpendapat tingkat kerawanan terjadi di semua level atau tingkatan dengan mempertanyakan netralitas dan indepensi penyelenggara pemilu.
"Oleh karena itu, untuk meminimalisir kecurangan pemilu perlu dilakukan peningkatan pengawasan di tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga KPUD selama proses pemberian hingga penghitungan suara berlangsung," pungkasnya.
Mereka yang disebut telah bergabung antara lain Sholahudin Wahid (Gus Solah), Wakil Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) Masduki Baidlowi, Sebastian Salang.
Dalam Pemilu 2014 ini, mereka menilai KPU serta Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, masih mempunyai keterbatasan dan kurang fokus dalam antisipasi atau memperkecil tingkat pelanggaran pemilu.
"(Penyelenggara pemilu) lebih fokus kepada distribusi dan penghitungan (rekapitulasi) suara," kata anggota Bakar, Sukmadji Indro Tjahjono dalam konferensi persnya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2013).
Kata dia, potensi pelanggaran pemilu di Pileg 2014 masih tinggi, ini terlihat pada penetapan daftar pemilih tetap (DPT), masa kampanye, hingga proses pemberian dan pemungutan suara.
Dirinya berpendapat tingkat kerawanan terjadi di semua level atau tingkatan dengan mempertanyakan netralitas dan indepensi penyelenggara pemilu.
"Oleh karena itu, untuk meminimalisir kecurangan pemilu perlu dilakukan peningkatan pengawasan di tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga KPUD selama proses pemberian hingga penghitungan suara berlangsung," pungkasnya.
(maf)
