Hajriyanto nilai wajar jika rakyat tagih janji pemimpinnya
Selasa, 01 April 2014 - 22:34 WIB
Hajriyanto nilai wajar jika rakyat tagih janji pemimpinnya
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari menilai merupakan hal yang wajar bila rakyat menagih janji pemimpinnya. Apalagi jika janji yang diucapkan oleh seorang pemimpin belum terpenuhi.
Hal itu diungkapkan Hajriyanto menyikapi polemik seputar iklan "Kutunggu Janjimu" yang tayang di sejumlah stasiun televisi.
Dia mengharapkan Gubernur DKI Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi tidak bereaksi berlebihan menyikapi iklan tersebut. Sebab akan muncul kesan Jokowi menunjukkan kekuasaannya dan tidak mau dikritik.
"Selain membuat rakyat takut, rakyat jadi tahu siapa sosok Jokowi sebenarnya," papar Hajriyanto di Solo,Jawa Tengah, Selasa (1/4/2014).
Menurut politikus Golkar ini, setiap warga negara memang punya hak untuk melaporkan sesuatu yang dianggapnya melanggar hukum. Tetapi dalam kaitannya dengan iklan "Kutagih Janjimu" Hajriyanto tidak melihat adanya suatu yang melanggar hukum.
Seperti diberitakan sejumlah media, Jokowi saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu mengatakan akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut. Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu merasa dirugikan dengan iklan tersebut.
Hal itu diungkapkan Hajriyanto menyikapi polemik seputar iklan "Kutunggu Janjimu" yang tayang di sejumlah stasiun televisi.
Dia mengharapkan Gubernur DKI Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi tidak bereaksi berlebihan menyikapi iklan tersebut. Sebab akan muncul kesan Jokowi menunjukkan kekuasaannya dan tidak mau dikritik.
"Selain membuat rakyat takut, rakyat jadi tahu siapa sosok Jokowi sebenarnya," papar Hajriyanto di Solo,Jawa Tengah, Selasa (1/4/2014).
Menurut politikus Golkar ini, setiap warga negara memang punya hak untuk melaporkan sesuatu yang dianggapnya melanggar hukum. Tetapi dalam kaitannya dengan iklan "Kutagih Janjimu" Hajriyanto tidak melihat adanya suatu yang melanggar hukum.
Seperti diberitakan sejumlah media, Jokowi saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu mengatakan akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut. Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu merasa dirugikan dengan iklan tersebut.
(dam)
