Surat direspons, KPK apresiasi SBY
Surat direspons, KPK apresiasi SBY
A
A
A
Sindonews.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons surat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan dana bantuan sosial (bansos). SBY telah memerintahkan kementerian untuk berkordinasi dengan KPK.
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, KPK pun mengapresiasi sikap Presiden SBY. ”Begitu kami tadi dapat informasi Presiden perintahkan menteri terkait koordinasi dengan KPK, kami apresiasi sikap Presiden, karena kami merasa direspons,” kata Busyro di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2014).
KPK menekankan pencairan Bansos harus sesuai dengan kriteria. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menegaskan, bansos harus dicairkan secara transparan. ”Metodologi clean, sasaran jelas, tepat sasaran,” kata Busyro.
Dia menjelaskan, pihaknya juga mempunyai cita-cita untuk ikut membenahi sistem politik di tanah air, maka proses politik harus dilakukan dengan benar. KPK khawatir dana bansos digunakan kepentingan politik ketika dicairkan menjelang pemilu.
”KPK memiliki program untuk ciptakan sistem politik berintegritas. Terjemahannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu,” ujar Busyro.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY mengaku sepakat dan mendukung agar dana bansos tidak boleh digunakan untuk kampanye. "Saya pikir apa yang direkomendasikan KPK benar, saya setuju dan mendukung, nanti saya akan sampaikan apa respons pemerintah. Apalagi sekarang pemilu, kita pastikan bansos tertib dan tidak ada kesalahan," kata Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengatakan, KPK pun mengapresiasi sikap Presiden SBY. ”Begitu kami tadi dapat informasi Presiden perintahkan menteri terkait koordinasi dengan KPK, kami apresiasi sikap Presiden, karena kami merasa direspons,” kata Busyro di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2014).
KPK menekankan pencairan Bansos harus sesuai dengan kriteria. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menegaskan, bansos harus dicairkan secara transparan. ”Metodologi clean, sasaran jelas, tepat sasaran,” kata Busyro.
Dia menjelaskan, pihaknya juga mempunyai cita-cita untuk ikut membenahi sistem politik di tanah air, maka proses politik harus dilakukan dengan benar. KPK khawatir dana bansos digunakan kepentingan politik ketika dicairkan menjelang pemilu.
”KPK memiliki program untuk ciptakan sistem politik berintegritas. Terjemahannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu,” ujar Busyro.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY mengaku sepakat dan mendukung agar dana bansos tidak boleh digunakan untuk kampanye. "Saya pikir apa yang direkomendasikan KPK benar, saya setuju dan mendukung, nanti saya akan sampaikan apa respons pemerintah. Apalagi sekarang pemilu, kita pastikan bansos tertib dan tidak ada kesalahan," kata Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
(dam)
Explore More