Kalangan buruh tolak beri dukungan politik untuk PDIP
Selasa, 01 April 2014 - 13:53 WIB
Kalangan buruh tolak beri dukungan politik untuk PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Hari pencoblosan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tinggal menghitung hari. Namun, klaim dukungan terus mengalir ke sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.
Contohnya klaim dukungan yang dilakukan sejumlah aktivis buruh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Anehnya, klaim dukungan aktivis buruh untuk PDIP tersebut, disambut sepihak oleh kalangan elite dan politikus PDIP, tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.
Mendapati itu, Koalisi Serikat Pekerja dan Buruh Selamatkan Indonesia (Konsep Indonesia), meminta kepada kaum buruh agar tak mudah memercayai hal itu.
Pasalnya, buruh tak mengkhususkan suaranya pada satu partai, tetapi bersabar dalam menentukan pilihan politiknya. "Konsep Indonesia menolak dan mengecam klaim para elite parpol (PDIP)," kata Presiden Konsep Indonesia, Satya Wijayantara melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
"Salah satunya PDIP yang melakukan pembajakan suara buruh dengan mengklaim gerakan buruh sebagai pendukungnya, padahal hanya untuk kepentingan politiknya belaka," imbuhnya.
Dia menyatakan, klaim atas suara buruh oleh kalangan elite PDIP, dianggap sebagai cara pembajakan pemilih kaum buruh. Maka itu, pihaknya meminta kepada kalangan buruh, agar berhati-hati jika ada ajakan pengerahan dukungan untuk partai tertentu.
Apalagi, lanjut Satya, klaim dukungan buruh itu semakin santer pascapenetapan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang didapuk menjadi calon presiden (capres) atas mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tindakan pembajakan suara tersebut mengingkari kesejarahan, bahwa di masa Megawati berkuasa dan menjadi presiden, terbukti nasib buruh swasta maupun BUMN terpinggirkan," ungkapnya.
Dia menambahkan, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keburuhan, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden, pewaris tahta politik Soekarno itu dianggap telah melakukan 'perselingkuhan' dengan kapitalisme.
Di mana, kepemimpinan Megawati dinilai ikut melegalkan praktik outsourcing terhadap buruh. "Melakukan privatisasi atau penjualan aset BUMN, diantaranya Indosat, yang menopang Industri strategis di bidang Informasi dan keamanan," pungkasnya.
Contohnya klaim dukungan yang dilakukan sejumlah aktivis buruh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Anehnya, klaim dukungan aktivis buruh untuk PDIP tersebut, disambut sepihak oleh kalangan elite dan politikus PDIP, tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.
Mendapati itu, Koalisi Serikat Pekerja dan Buruh Selamatkan Indonesia (Konsep Indonesia), meminta kepada kaum buruh agar tak mudah memercayai hal itu.
Pasalnya, buruh tak mengkhususkan suaranya pada satu partai, tetapi bersabar dalam menentukan pilihan politiknya. "Konsep Indonesia menolak dan mengecam klaim para elite parpol (PDIP)," kata Presiden Konsep Indonesia, Satya Wijayantara melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Jakarta, Selasa (1/4/2014).
"Salah satunya PDIP yang melakukan pembajakan suara buruh dengan mengklaim gerakan buruh sebagai pendukungnya, padahal hanya untuk kepentingan politiknya belaka," imbuhnya.
Dia menyatakan, klaim atas suara buruh oleh kalangan elite PDIP, dianggap sebagai cara pembajakan pemilih kaum buruh. Maka itu, pihaknya meminta kepada kalangan buruh, agar berhati-hati jika ada ajakan pengerahan dukungan untuk partai tertentu.
Apalagi, lanjut Satya, klaim dukungan buruh itu semakin santer pascapenetapan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang didapuk menjadi calon presiden (capres) atas mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Tindakan pembajakan suara tersebut mengingkari kesejarahan, bahwa di masa Megawati berkuasa dan menjadi presiden, terbukti nasib buruh swasta maupun BUMN terpinggirkan," ungkapnya.
Dia menambahkan, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keburuhan, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden, pewaris tahta politik Soekarno itu dianggap telah melakukan 'perselingkuhan' dengan kapitalisme.
Di mana, kepemimpinan Megawati dinilai ikut melegalkan praktik outsourcing terhadap buruh. "Melakukan privatisasi atau penjualan aset BUMN, diantaranya Indosat, yang menopang Industri strategis di bidang Informasi dan keamanan," pungkasnya.
(maf)
