Kejagung diminta tuntaskan korupsi bus Transjakarta
Selasa, 01 April 2014 - 08:36 WIB
Kejagung diminta tuntaskan korupsi bus Transjakarta
A
A
A
Sindonews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bongkar kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta yang dilakukan dua pegawai Dishub DKI Jakarta. Pasalnya, kasus yang selama ini ditangani Kejagung tidak pernah sampai tuntas.
Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, beberapa kasus yang ditangi Kejagung tidak pernah sampai kepada otak utamanya. Untuk itu, pihaknya pesimis jika penanganan kasus bus TransJakarta oleh Kejagung tersebut tidak akan sampai kepada otak utamanya.
"Kasus ini harus diusut tuntas, tapi dengan ditetapkannya dua tersangka ini terlihat Kejagung hanya sebatas mencari kambing hitam sekedar memuaskan publik. Lihat saja kasus korupsi videotron di Kementerian UKM, Syarif Hasan, yang dimana Kejagung hanya sampai di Office boy saja," kata Uchok saat dihubungi SINDO, Senin 31 Maret 2014.
Dia menjelaskan, dalam proses lelang pengadaan barang yang ditangani langsung oleh kedua tersangka, tentunya harus melewati desaign anggaran yang di setujui oleh DPRD DKI Jakarta dan persetujuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Seharusnya anggota dewan dapat meneliti terlebih dahulu sebelum menyetuji anggarannya apakah ada penggelembungan dana (Mark up) atau tidak, begitu juga dengan Jokowi.
Saat ini, lanjut Uchok, Jokowi jangan hanya pasrah saja menunggu hasil pemeriksaan sambil berkampanye untuk kepentingan politik. Seharusnya sebagai Gubernur, Jokowi harus fokus menyelesaikan penyelewengan anggaran rakyat ini.
"Kedua tersangka itu kan hanya orang bawahan yang terlibat langsung dalam pengadaan. Untuk itu kami minta periksa semua yang terlibat, baik eksekutif, legislatif, ataupun pengusaha-pengusaha yang ikut dalam pengadaan," tegasnya.
Maka itu, Uchok juga menduga, korupsi ini ada hubungannya dengan balas jasa kemenagan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Maka itu, semua pihak yang bertanggung jawab harus diperiksa.
"Kami melihat ada atasan yang bermain sebagai balas budi kemenangan Pilkada 2012 Jokowi-Ahok. Semuanya yang diduga terlibat harus diperiksa," tandasnya.
Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, beberapa kasus yang ditangi Kejagung tidak pernah sampai kepada otak utamanya. Untuk itu, pihaknya pesimis jika penanganan kasus bus TransJakarta oleh Kejagung tersebut tidak akan sampai kepada otak utamanya.
"Kasus ini harus diusut tuntas, tapi dengan ditetapkannya dua tersangka ini terlihat Kejagung hanya sebatas mencari kambing hitam sekedar memuaskan publik. Lihat saja kasus korupsi videotron di Kementerian UKM, Syarif Hasan, yang dimana Kejagung hanya sampai di Office boy saja," kata Uchok saat dihubungi SINDO, Senin 31 Maret 2014.
Dia menjelaskan, dalam proses lelang pengadaan barang yang ditangani langsung oleh kedua tersangka, tentunya harus melewati desaign anggaran yang di setujui oleh DPRD DKI Jakarta dan persetujuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Seharusnya anggota dewan dapat meneliti terlebih dahulu sebelum menyetuji anggarannya apakah ada penggelembungan dana (Mark up) atau tidak, begitu juga dengan Jokowi.
Saat ini, lanjut Uchok, Jokowi jangan hanya pasrah saja menunggu hasil pemeriksaan sambil berkampanye untuk kepentingan politik. Seharusnya sebagai Gubernur, Jokowi harus fokus menyelesaikan penyelewengan anggaran rakyat ini.
"Kedua tersangka itu kan hanya orang bawahan yang terlibat langsung dalam pengadaan. Untuk itu kami minta periksa semua yang terlibat, baik eksekutif, legislatif, ataupun pengusaha-pengusaha yang ikut dalam pengadaan," tegasnya.
Maka itu, Uchok juga menduga, korupsi ini ada hubungannya dengan balas jasa kemenagan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Maka itu, semua pihak yang bertanggung jawab harus diperiksa.
"Kami melihat ada atasan yang bermain sebagai balas budi kemenangan Pilkada 2012 Jokowi-Ahok. Semuanya yang diduga terlibat harus diperiksa," tandasnya.
(mhd)
