Uang diyat Satinah kurang, pemerintah diminta gunakan APBN

Kamis, 27 Maret 2014 - 14:04 WIB
Uang diyat Satinah kurang,...
Uang diyat Satinah kurang, pemerintah diminta gunakan APBN
A A A
Sindonews.com - Pemerintah diminta menanggung kekurangan dana diyat sebesar SR 7 juta atau setara Rp21 miliar agar tenaga kerja Indonesia (TKI) Satinah di Arab Saudi bisa terbebas dari hukuman pancung.

Ketua Komisi I Mahfud Siddiq mengatakan, pemerintah bisa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Komisi I DPR mengapresiasi upaya-upaya pemerintah untuk membebaskan hukuman mati untuk Satinah," katanya dalam pesan tertulis kepada wartawan, Kamis (27/3/2014).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerangkan, ada beberapa pos APBN yang bisa digunakan untuk memberikan tambahan dana pembayaran diyat untuk Satinah.

Mulai dari anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), BNP2TKI maupun pos anggaran lain-lain di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Terkait kekurangan dana diyat Rp 9 M, Komisi I DPR minta pemerintah segera penuhi dari APBN," tukasnya.

Satinah adalah TKI di Arab Saudi terancam hukuman mati karena dituduh membunuh majikannya bernama Nura Al Gharib. Saat ini Sutinah tengah mendekam di penjara Al Gaseem, Arab Saudi sejak 2009.

Berita:
10 Hari lagi Satinah dipancung, pemerintah harus bertindak
(kur)
Berita Terkait
Bayar Diyat Rp15,5 M...
Bayar Diyat Rp15,5 M dan Penjara 20 Tahun, TKI Ini Akhirnya Lolos Eksekusi di Arab
Sekda: Ety Bisa Kembali...
Sekda: Ety Bisa Kembali Berkat Doa Seluruh Masyarakat Majalengka
Disnakertrans Jabar...
Disnakertrans Jabar Siap Fasilitasi Kepulangan Ety ke Majalengka
Wakil Ketua MPR Sore...
Wakil Ketua MPR Sore Ini Jemput TKI Bebas dari Hukuman Mati di Soetta
TKW Bebas dari Hukuman...
TKW Bebas dari Hukuman Mati, Jazilul Fawaid: Satu Nyawa Sangat Berharga
Ketum PBNU Ucapkan Syukur...
Ketum PBNU Ucapkan Syukur atas Bebasnya Ety dari Hukuman Mati di Saudi
Berita Terkini
Sempat Diragukan, Menhaj...
Sempat Diragukan, Menhaj Klaim Haji 2026 Jadi Salah Satu Penyelenggaraan Terbaik dalam Sejarah
MUI Desak Koruptor Dihukum...
MUI Desak Koruptor Dihukum Mati: Beri Efek Jera, Menyengsarakan Rakyat
Menyambut Modi, Mengingat...
Menyambut Modi, Mengingat Janji Pluralisme India
Pengadaan Gembok Lapas...
Pengadaan Gembok Lapas Rp92,5 M, Ditjenpas: Bukan Gembok Biasa dan Dirancang Khusus
PM India Akan ke Indonesia...
PM India Akan ke Indonesia Bertemu Prabowo, Bahas Ketahanan Pangan hingga Pertahanan
FSP BUMN Bersatu Sebut...
FSP BUMN Bersatu Sebut Gelombang PHK Cerminkan Persoalan Struktural Ekonomi Nasional
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved