Kalau pemerintah serius, Rp21 M untuk Satinah tak sulit
Kamis, 27 Maret 2014 - 13:15 WIB
Kalau pemerintah serius, Rp21 M untuk Satinah tak sulit
A
A
A
Sindonews.com - Tinggal delapan hari lagi batas pembayaran diyat untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) Satinah bisa terlepas dari hukuman pancung di Arab Saudi. Seharusnya tak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk membayar diyat senilai 7 juta riyal atau setara Rp21 miliar apabila jalur diplomasi tak bisa dilakukan.
Anggota Komisi IX Indra mengatakan, dana sebesar itu bisa dihadirkan dengan mudah apabila pemerintah memiliki keseriusan untuk menyelematkan nyawa Satinah.
"Kalau anggaran tidak ada, sampaikan kepada publik kita saweran. Saya yakin tiga hari bisa menghadirkan Rp21 miliar itu. Satu orang sepuluh ribu se-DKI Jakarta saja bisa," ujar Indra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Langkah keseriusan pemerintah ditunggu untuk menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, ada sekira 256 Satinah lain yang terancam hukuman serupa di berbagai negara. "Persoalan Satinah ini serius, terlepas benar atau salah, tetapi setiap buruh migran harus mendapatkan perlindungan pemerintah," terangnya.
"Maksud saya, ini harus ada penanganan cepat dan serius, memalukan kalau kita tidak mampu membayar diyat," sambungnya.
Mengenai persoalan ini, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan mereka sejak lama mengingatkan pemerintah terkait hukuman pancung yang akan diterima Satinah. "Kita di Komisi IX pernah menanyakan. Dengan begini, merefleksikan buruknya manajemen negara kita," pungkasnya.
Anggota Komisi IX Indra mengatakan, dana sebesar itu bisa dihadirkan dengan mudah apabila pemerintah memiliki keseriusan untuk menyelematkan nyawa Satinah.
"Kalau anggaran tidak ada, sampaikan kepada publik kita saweran. Saya yakin tiga hari bisa menghadirkan Rp21 miliar itu. Satu orang sepuluh ribu se-DKI Jakarta saja bisa," ujar Indra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Langkah keseriusan pemerintah ditunggu untuk menyelesaikan persoalan ini. Pasalnya, ada sekira 256 Satinah lain yang terancam hukuman serupa di berbagai negara. "Persoalan Satinah ini serius, terlepas benar atau salah, tetapi setiap buruh migran harus mendapatkan perlindungan pemerintah," terangnya.
"Maksud saya, ini harus ada penanganan cepat dan serius, memalukan kalau kita tidak mampu membayar diyat," sambungnya.
Mengenai persoalan ini, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan mereka sejak lama mengingatkan pemerintah terkait hukuman pancung yang akan diterima Satinah. "Kita di Komisi IX pernah menanyakan. Dengan begini, merefleksikan buruknya manajemen negara kita," pungkasnya.
(hyk)
