Pelanggaran kampanye, penyakit kuno pemilu
Selasa, 18 Maret 2014 - 11:43 WIB
Pelanggaran kampanye, penyakit kuno pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Pelanggaran kampanye dinilai menjadi hal yang biasa terjadi setiap periode pemilu. Hal tersebut karena larangan kampanye sebatas aturan formal.
"Emang pelanggaran kampanye penyakit pemilu itu penyakit kuno. Parahnya pengawasan pemilu lebih sibuk lagi di masalah-masalah yang bersifat kuno," ungkap Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Ray menyatakan, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih fokus kepada masalah-masalah pelanggaran kecil. Tetapi, pembiayaan pemilu dari partai politik (parpol) yang jumlahnya mencapai Rp2 triliun justru luput dari pengawasan pemilu.
Terlebih, kata Ray, soal pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, dari segi prestasi, Bawaslu sekarang jauh lebih buruk kinerjanya ketimbang Bawaslu periode pemilu sebelumnya.
"Jangan yang 20 ribu, 10 ribu (pembagian uang saat kampanye) itu jadi ukuran kerja Bawaslu. Yang besar gimana pengawasannya," ujarnya.
Menurut dia, harusnya lembaga semacam Bawaslu fokus pada dana kampanye parpol yang jumlahnya mencapai Rp1,9 triliun. Kendati soal penelusuran bukan menjadi kewenangan Bawaslu, melainkan badan akuntan publik dan PPATK, tetapi Bawaslu wajib mengetahui asal-muasal kebenaran dana tersebut.
"Jangan tunggu nanti (proses audit) dong. Kalau nunggu nanti ya dimana fungsi pengawasannya. Jadi mereka pengin menebus fungsi pengawasan yang kecil-kecil ini," tutup mantan aktivis 1998 ini.
"Emang pelanggaran kampanye penyakit pemilu itu penyakit kuno. Parahnya pengawasan pemilu lebih sibuk lagi di masalah-masalah yang bersifat kuno," ungkap Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Ray menyatakan, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih fokus kepada masalah-masalah pelanggaran kecil. Tetapi, pembiayaan pemilu dari partai politik (parpol) yang jumlahnya mencapai Rp2 triliun justru luput dari pengawasan pemilu.
Terlebih, kata Ray, soal pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, dari segi prestasi, Bawaslu sekarang jauh lebih buruk kinerjanya ketimbang Bawaslu periode pemilu sebelumnya.
"Jangan yang 20 ribu, 10 ribu (pembagian uang saat kampanye) itu jadi ukuran kerja Bawaslu. Yang besar gimana pengawasannya," ujarnya.
Menurut dia, harusnya lembaga semacam Bawaslu fokus pada dana kampanye parpol yang jumlahnya mencapai Rp1,9 triliun. Kendati soal penelusuran bukan menjadi kewenangan Bawaslu, melainkan badan akuntan publik dan PPATK, tetapi Bawaslu wajib mengetahui asal-muasal kebenaran dana tersebut.
"Jangan tunggu nanti (proses audit) dong. Kalau nunggu nanti ya dimana fungsi pengawasannya. Jadi mereka pengin menebus fungsi pengawasan yang kecil-kecil ini," tutup mantan aktivis 1998 ini.
(kri)
