Moeldoko ancam habisi karir anggotanya yang tak netral
Jum'at, 14 Maret 2014 - 18:43 WIB
Moeldoko ancam habisi karir anggotanya yang tak netral
A
A
A
Sindonews.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menegaskan bahwa TNI akan netral dalam Pemilu 2014. Jika ada anggotanya yang melanggar, maka akan diberikan sanksi tegas.
Karena itu, Moeldoko meminta publik agar tidak meragukan komitmen netralitas ini. “Kami telah bekerja kerja keras dan kami akan netral dan lakukan yang terbaik,” kata Moeldoko seusai serah terima Panser Anoa 6x6 di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menuturkan, jika ada anggotanya yang menyimpang dari netralitas ini, maka sanksi tegas bakal dijatuhkan. “Saya serius kariernya akan saya habisin,” tegasnya. Anggota juga dilarang memberikan fasilitas untuk kepentingan politik.
Dalam Pemilu 2014, TNI akan berperan dalam membantu pengamanan dan pendistribusian logistik. Untuk pengamanan, lanjut dia, TNI mengerahkan satu batalion untuk membantu polisi di tingkat Polda dan satu kompi membantu polisi di tingkat Polres.
Adapun terkait pendistribusian logistik, TNI membantu tugas KPU sesuai Pasal 6 UU Pemilu. Namun saat ini pihaknya masih terkendala biaya anggaran, karena TNI tidak memiliki anggaran khusus untuk pendistribusian.
“Saya sudah punya niat baik untuk berikan sarana dan prasarana mengirim logistik, tapi kami juga punya batasan kemampuan. Kami hanya punya sarana dan prasarana,” tandas dia.
Karena itu, Moeldoko meminta publik agar tidak meragukan komitmen netralitas ini. “Kami telah bekerja kerja keras dan kami akan netral dan lakukan yang terbaik,” kata Moeldoko seusai serah terima Panser Anoa 6x6 di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menuturkan, jika ada anggotanya yang menyimpang dari netralitas ini, maka sanksi tegas bakal dijatuhkan. “Saya serius kariernya akan saya habisin,” tegasnya. Anggota juga dilarang memberikan fasilitas untuk kepentingan politik.
Dalam Pemilu 2014, TNI akan berperan dalam membantu pengamanan dan pendistribusian logistik. Untuk pengamanan, lanjut dia, TNI mengerahkan satu batalion untuk membantu polisi di tingkat Polda dan satu kompi membantu polisi di tingkat Polres.
Adapun terkait pendistribusian logistik, TNI membantu tugas KPU sesuai Pasal 6 UU Pemilu. Namun saat ini pihaknya masih terkendala biaya anggaran, karena TNI tidak memiliki anggaran khusus untuk pendistribusian.
“Saya sudah punya niat baik untuk berikan sarana dan prasarana mengirim logistik, tapi kami juga punya batasan kemampuan. Kami hanya punya sarana dan prasarana,” tandas dia.
(kri)
