Terkait sanksi diskualifikasi, KPU terkesan maju mundur

Kamis, 13 Maret 2014 - 20:58 WIB
Terkait sanksi diskualifikasi,...
Terkait sanksi diskualifikasi, KPU terkesan maju mundur
A A A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya akan melakukan rapat pleno penentuan peserta pemilihan umum (pemilu), yang terkena sanksi diskualifikasi lantaran tidak menyerahkan laporan dana kampanye awal.

KPU cenderung maju mundur untuk mengumumkan partai politik (parpol) dan calon perseorangan DPD mana saja, yang bakal dicoret dari daerah pemilihannya.

"Tentu kita harus pastikan apa yang terjadi di lapangan, betul-betul seperti yang kami terima," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Hadar menjelaskan, mekanisme keputusan pleno harus melalui rapat koordinasi bersama KPU tingkat provinsi. Menurutnya, lewat rapat koordinasi tersebut, KPU bisa menyimpulkan masalah yang terjadi di lapangan seperti apa.

"Jangan sampai ada informasi yang keliru bahwa mereka terlambat punya alasan yang kuat, atau tidak ada alasan sama sekali," ujarnya.

Saat ini KPU juga tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memutuskan diskualifikasi. Dia memastikan laporan dari KPU provinsi sudah terakumulasi semua. "Sudah ya. Mudah-mudahan," sambungnya.
(maf)
Berita Terkait
Uji Publik Rancangan...
Uji Publik Rancangan Peraturan KPU
Sirekap Ngebug, Warganet...
Sirekap Ngebug, Warganet Skeptis dengan Kemampuan Tim IT KPU
KPU Minta Pemerintah...
KPU Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu Sebelum 14 Desember 2022
Punya Harta Rp9 Miliar,...
Punya Harta Rp9 Miliar, Intip Isi Garasi Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Profil 14 Calon Anggota...
Profil 14 Calon Anggota KPU, Petahana hingga Pegiat Pemilu
Luncurkan Tahapan Pemilu...
Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, KPU Minta Semua Pihak Bantu Sukseskan Pemilu
Berita Terkini
Kasus Febrie Adriansyah...
Kasus Febrie Adriansyah Dialihkan dari Polri ke Kejaksaan, Kapuspenkum: Bentuk Kolaborasi
Komisi III DPR: Penyerahan...
Komisi III DPR: Penyerahan Kasus Mantan Jampidsus ke Kejagung Cegah Gesekan Antarinstitusi
Yusril Ingatkan Kejagung...
Yusril Ingatkan Kejagung Profesional dan Transparan Tangani Kasus Febrie Adriansyah
BPOM Bongkar Peredaran...
BPOM Bongkar Peredaran 2,1 Juta Kosmetik Ilegal Senilai Rp35,8 Miliar
Bertemu Panglima TNI,...
Bertemu Panglima TNI, Kapolri Ungkap Ada yang Ingin Pecah Belah Sinergitas TNI-Polri
Peradi Profesional Dorong...
Peradi Profesional Dorong RUU HPI Lebih Adaptif Hadapi Hubungan Hukum Lintas Negara
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved