Rekam jejak calon hakim konstitusi ditelusuri
Senin, 03 Maret 2014 - 15:30 WIB
Rekam jejak calon hakim konstitusi ditelusuri
A
A
A
Sindonews.com - Tim Pakar dan DPR akan memeriksa latar belakang dan rekam jejak 11 calon hakim konstitusi. Komisi III DPR pun meminta publik untuk ikut mengawasi proses seleksi di DPR.
"Semua calon akan ditelusuri, bukan hanya kemampuan, visi misi, dan moralitasnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzammil Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/3/2014).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Komisi III dan Tim Pakar seleksi Calon Hakim Konstitusi mencoret nama Anggota Komisi II DPR Dimyati Natakusumah.
Menyikapi desakan itu, Almuzammil mempersilakan koalisi untuk memantau seleksi calon hakim konstitusi yang digelar terbuka. "Silahkan teman-teman pantau. Saya kira teman teman bisa melihat kualitasnya. Nanti bisa dilihat dalam proses yang berlangsung," tegasnya.
Koalisi menilai DPR harus menjadikan kasus yang menimpa Ketua MK Akil Mochtar sebagai pelajaran. Menurut Koalisi ,MK harus dijauhkan dari unsur partai politik (parpol). "Permasalahannya bukan politikus, tapi indepedensinya. Apakah mereka bisa netral ketika memutus sengketa melibatkan partainya? Kita minta Komisi III coret calon politikus," ujar Erwin Natosmal Oemar, anggota koalisi.
Berita:
Dimyati diminta coret Dimyati dari calon hakim MK
"Semua calon akan ditelusuri, bukan hanya kemampuan, visi misi, dan moralitasnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzammil Yusuf di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/3/2014).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Komisi III dan Tim Pakar seleksi Calon Hakim Konstitusi mencoret nama Anggota Komisi II DPR Dimyati Natakusumah.
Menyikapi desakan itu, Almuzammil mempersilakan koalisi untuk memantau seleksi calon hakim konstitusi yang digelar terbuka. "Silahkan teman-teman pantau. Saya kira teman teman bisa melihat kualitasnya. Nanti bisa dilihat dalam proses yang berlangsung," tegasnya.
Koalisi menilai DPR harus menjadikan kasus yang menimpa Ketua MK Akil Mochtar sebagai pelajaran. Menurut Koalisi ,MK harus dijauhkan dari unsur partai politik (parpol). "Permasalahannya bukan politikus, tapi indepedensinya. Apakah mereka bisa netral ketika memutus sengketa melibatkan partainya? Kita minta Komisi III coret calon politikus," ujar Erwin Natosmal Oemar, anggota koalisi.
Berita:
Dimyati diminta coret Dimyati dari calon hakim MK
(dam)
