Menag: Tidak ada celah untuk korupsi biaya haji
Kamis, 27 Februari 2014 - 19:18 WIB
Menag: Tidak ada celah untuk korupsi biaya haji
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali meyakini, tak ada satupun pejabat di Kementerian Agama (Kemenag), melakukan korupsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
"Saya kira tidak ada celah ya, untuk bermain-main dengan uang haji itu," kata Suryadharma Ali, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Sebab, ujar dia, tiap penggunaan BPIH dibahas dengan pihak DPR. "Penggunaan setiap sen uang itu dibahas dengan DPR, urgensinya, satuan harganya, bisa jadi kemahalan atau kemurahan, bisa jadi tak diperlukan. Jadi ini dibahas bareng," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, setelah dibahas bersama DPR, implementasinya diawasi banyak pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman RI, DPR, DPD, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) serta media massa.
"Ini yang mengawasi secara langsung di sana. Kurang lebih secara tidak langsung, ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Jadi kalau bahasa anak gaul, gila aja kali," pungkas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menag tantang PPATK buka temuannya
"Saya kira tidak ada celah ya, untuk bermain-main dengan uang haji itu," kata Suryadharma Ali, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Sebab, ujar dia, tiap penggunaan BPIH dibahas dengan pihak DPR. "Penggunaan setiap sen uang itu dibahas dengan DPR, urgensinya, satuan harganya, bisa jadi kemahalan atau kemurahan, bisa jadi tak diperlukan. Jadi ini dibahas bareng," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, setelah dibahas bersama DPR, implementasinya diawasi banyak pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman RI, DPR, DPD, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) serta media massa.
"Ini yang mengawasi secara langsung di sana. Kurang lebih secara tidak langsung, ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Jadi kalau bahasa anak gaul, gila aja kali," pungkas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Menag tantang PPATK buka temuannya
(maf)
