Iluni UI: Politikus tak pantas jadi Hakim MK
Rabu, 26 Februari 2014 - 12:27 WIB
Iluni UI: Politikus tak pantas jadi Hakim MK
A
A
A
Sindonews.com - Mantan politikus dinilai tak pantas menduduki kursi hakim konstitusi. Hal demikian dikatakan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Montery Darwin.
Dia juga tak setuju atas keberadaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, yang merupakan mantan politikus.
"Apalagi yang diusulkan oleh Presiden SBY belum lama ini (Patrialis Akbar)," kata Montery kepada Sindonews, Rabu (26/2/2014).
Menurutnya, yang layak mengisi jabatan hakim konstitusi itu adalah mereka yang bukan berlatarbelakang partai politik (parpol).
"Artinya, negara ini mau dipermainkan oleh mereka (politikus) jadinya. Lalu, mau dibawa kemana negara ini. Bangsa ini mau dibawa kemana oleh mereka (politikus). Apakah kekuasaan saja yang menjadi target utama mereka," tuturnya.
Seperti diketahui, kini jumlah Hakim MK hanya delapan orang, setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus penanganan perkara sejumlah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di MK.
Selain itu, Hakim Konstitusi Harjono akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2014 nanti. Maka itu, DPR RI harus melakukan seleksi Hakim MK, untuk mengisi posisi kekosongan hakim tersebut. Terlebih, Pemilu 2014 akan segera dilaksanakan.
Uji kelayakan calon hakim MK 3 Maret
Dia juga tak setuju atas keberadaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, yang merupakan mantan politikus.
"Apalagi yang diusulkan oleh Presiden SBY belum lama ini (Patrialis Akbar)," kata Montery kepada Sindonews, Rabu (26/2/2014).
Menurutnya, yang layak mengisi jabatan hakim konstitusi itu adalah mereka yang bukan berlatarbelakang partai politik (parpol).
"Artinya, negara ini mau dipermainkan oleh mereka (politikus) jadinya. Lalu, mau dibawa kemana negara ini. Bangsa ini mau dibawa kemana oleh mereka (politikus). Apakah kekuasaan saja yang menjadi target utama mereka," tuturnya.
Seperti diketahui, kini jumlah Hakim MK hanya delapan orang, setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus penanganan perkara sejumlah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di MK.
Selain itu, Hakim Konstitusi Harjono akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2014 nanti. Maka itu, DPR RI harus melakukan seleksi Hakim MK, untuk mengisi posisi kekosongan hakim tersebut. Terlebih, Pemilu 2014 akan segera dilaksanakan.
Uji kelayakan calon hakim MK 3 Maret
(maf)
