Polda Jateng kategorikan amplop caleg sebagai ancaman pemilu
Selasa, 25 Februari 2014 - 18:01 WIB
Polda Jateng kategorikan amplop caleg sebagai ancaman pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah memasukkan uang amplop yang dibagikan para Calon Legislatif (Caleg) saat pemilu nanti dalam kategori salah satu ancaman.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, tidak menutup kemungkinan dalam amplop uang yang sering dibagikan para caleg tersebut menjadi salah satu cara peredaran uang palsu.
"Uang palsu kemungkinan juga ada saat pemilu nanti. Meski kita pernah mengungkap tak menutup kemungkinan akan ada lagi. Jadi selain membagikan uang itu sendiri termasuk pelanggaran, uang amplop caleg itu sebagai suatu ancaman. Sebab,tak menutup kemungkinan penyebaran upal terjadi," papar Dwi Priyatno saat ditemui usai simulasi pengamanan pemilu di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2014).
Menurut Dwi, belajar dari pengungkapan upal (uang palsu) oleh Polda Jabar, pihaknya tetap mengintruksikan kepada jajarannya untuk terus melakukan pemantauan dan pengamatan di tiap-tiap daerahnya. Jangan sampai, momen pemilu menjadi ajang subur bagi peredaran upal.
Menyangkut daerah di Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan, mantan Staf Ahli Sosial Politik (Sahlisospol) Kapolri ini mengatakan sedikitnya ada 2.000 TPS daerah rawan. Sehingga memerlukan pemantauan khusus.
"Sedangkan 7.000 TPS lainnya masuk kategori aman," paparnya.
Untuk TPS yang dianggap rawan, Polda Jawa Tengah telah membagi-bagikan ke dalam Rawan 1 dan Rawan 2. Begitu pula dengan TPS yang masuk kategori aman, pihaknya telah membagi-bagikan ke dalam Aman 1 dan Aman 2.
"Khusus Rawan 1 dan Rawan 2, kita tempatkan jumlah personel yang lebih banyak di bandingkan Aman 1 dan Aman 2 yang hanya menempatkan dua personel dibantu 18 anggota Linmas," ujarnya tanpa menjelaskan daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan.
Selain menempatkan personel, pihaknya siap memberlakukan tembak di tempat terhadap pelaku kerusuhan sesuai dengan KUHP bagi siapapun yang menyerang petugas. Namun begitu, Dwi menegaskan pihaknya tidak akan menyebarkan para sniper.
"Prinsipnya gini, kalau ada penjahat yang menyerang petugas, kita lumpuhkan dan itu diatur dalam KUHP. Tapi tidak menyebarkan sniper, kita punya personel banyak," pungkasnya.
Baca berita:
Antisipasi kerusuhan, Polres Karanganyar gelar simulasi pengamanan
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan, tidak menutup kemungkinan dalam amplop uang yang sering dibagikan para caleg tersebut menjadi salah satu cara peredaran uang palsu.
"Uang palsu kemungkinan juga ada saat pemilu nanti. Meski kita pernah mengungkap tak menutup kemungkinan akan ada lagi. Jadi selain membagikan uang itu sendiri termasuk pelanggaran, uang amplop caleg itu sebagai suatu ancaman. Sebab,tak menutup kemungkinan penyebaran upal terjadi," papar Dwi Priyatno saat ditemui usai simulasi pengamanan pemilu di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2014).
Menurut Dwi, belajar dari pengungkapan upal (uang palsu) oleh Polda Jabar, pihaknya tetap mengintruksikan kepada jajarannya untuk terus melakukan pemantauan dan pengamatan di tiap-tiap daerahnya. Jangan sampai, momen pemilu menjadi ajang subur bagi peredaran upal.
Menyangkut daerah di Jawa Tengah yang termasuk daerah rawan, mantan Staf Ahli Sosial Politik (Sahlisospol) Kapolri ini mengatakan sedikitnya ada 2.000 TPS daerah rawan. Sehingga memerlukan pemantauan khusus.
"Sedangkan 7.000 TPS lainnya masuk kategori aman," paparnya.
Untuk TPS yang dianggap rawan, Polda Jawa Tengah telah membagi-bagikan ke dalam Rawan 1 dan Rawan 2. Begitu pula dengan TPS yang masuk kategori aman, pihaknya telah membagi-bagikan ke dalam Aman 1 dan Aman 2.
"Khusus Rawan 1 dan Rawan 2, kita tempatkan jumlah personel yang lebih banyak di bandingkan Aman 1 dan Aman 2 yang hanya menempatkan dua personel dibantu 18 anggota Linmas," ujarnya tanpa menjelaskan daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan.
Selain menempatkan personel, pihaknya siap memberlakukan tembak di tempat terhadap pelaku kerusuhan sesuai dengan KUHP bagi siapapun yang menyerang petugas. Namun begitu, Dwi menegaskan pihaknya tidak akan menyebarkan para sniper.
"Prinsipnya gini, kalau ada penjahat yang menyerang petugas, kita lumpuhkan dan itu diatur dalam KUHP. Tapi tidak menyebarkan sniper, kita punya personel banyak," pungkasnya.
Baca berita:
Antisipasi kerusuhan, Polres Karanganyar gelar simulasi pengamanan
(kri)
