Cari investor di Singapura

SEJUMLAH pejabat Indonesia pekan lalu bertolak ke Singapura mencari investor kilang minyak. Para pejabat itu berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memilih Singapura sebagai negara utama tujuan road show karena negeri jiran itu tempat bermukimnya sebagian besar investor asing yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas).

Dalam merayu kalangan investor migas agar bersedia menanamkan modal di Indonesia, pemerintah mengiming-imingi sejumlah insentif, di antaranya pengurangan pajak, pengadaan lahan yang mudah, dan jaminan pasokan minyak.

Diakui atau tidak diakui, selama ini pembangunan kilang minyak sama sekali diabaikan, padahal keberadaan kilang tersebut salah satu kunci mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang kebutuhannya terus meroket.

Menyadari ketertinggalan tersebut, pemerintah baru kebakaran jenggot untuk segera merealisasikan sejumlah pembangunan kilang minyak setelah tersengat biaya impor BBM. Persoalannya, membangun kilang minyak dengan menggunakan mata anggaran dari negara, menurut versi pemerintah sangat terbatas sehingga perlu melibatkan sektor swasta.

Hanya, investor swasta kurang berminat membangun kilang minyak lantaran butuh investasi yang besar, tetapi marjin keuntungan yang didapat sangat tipis. Kalaupun ada pihak swasta yang bersedia menggelontorkan dana, biasanya meminta insentif bermacam-macam yang membuat pemerintah harus menghitung ulang untung-ruginya.

Sementara itu, kapasitas kilang minyak yang ada saat ini sangat terbatas. Pasalnya, usia kilang semakin tua dengan kapasitas produksi yang semakin menurun tidak mampu mengejar kebutuhan BBM domestik yang kini mencapai 1,5 juta barel per hari (bph).

Implikasinya adalah impor BBM adalah solusi instan yang berdampak pada penggelembungan subsidi yang membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tergerus setiap tahun. Cerita soal investor kilang minyak yang meminta insentif berlebih dan sulit dipenuhi pemerintah cukup banyak.

Salah satu investor yang sulit dipenuhi permintaannya, sebagaimana dipaparkan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Mohamad Afdal belum lama ini, adalah Kuwait Petroleum Corporation (KPC) yang sedang mempertimbangkan pembatalan pembangunan kilang berkapasitas 300.000 bph.

Pihak KPC yang bersedia membenamkan dana sebesar Rp90 triliun menilai insentif dari pemerintah tidak sesuai dengan harapan. Insentif yang dijadikan prasyarat KPC meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) selama 30 tahun, keringanan pajak daerah dan bea masuk. Sebab bila tidak disertai insentif pajak yang memadai berdasarkan studi kelayakan yang digelar KPC, pembangunan kilang tersebut tidak ekonomis. Dalam berbagai hal memang kita harus becermin kepada Singapura, tak terkecuali urusan kilang minyak.

Singapura tidak memiliki sumber daya minyak tetapi mampu menghadirkan kilang minyak tercanggih di dunia, yang mengantarkan negeri itu menjadi pengekspor minyak. Ironisnya, sebagian besar BBM yang dikonsumsi masyarakat Indonesia didatangkan dari Singapura. Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu menunjukkan total impor BBM senilai USD28,56 miliar atau sekitar Rp285 triliun sepanjang tahun lalu. Dari total nilai impor BBM tersebut, USD15,145 miliar atau sekitar Rp151 triliun dikontribusikan dari Singapura.

Untuk menghadirkan kilang minyak yang canggih, tidak ada istilah telat. Selama ini, kebijakan energi yang memprioritaskan pada sektor hulu dalam hal ini eksplorasi minyak telah mengabaikan pembangunan kilang minyak.

Memang, eksplorasi minyak memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, tetapi pemerintah lupa bahwa kilang minyak adalah ”senjata” untuk menghadapi impor BBM yang terus melambung saat ini. Hal itu luput rupanya dari pertimbangan pemerintah. Pertanyaan besar buat para pejabat pencari investor kilang minyak di Singapura. Bagaimana kalau investor di sana juga meminta insentif di luar yang ditawarkan pemerintah?