Eva: Pemidanaan Golput tidak tepat di Pemilu 2014
Senin, 17 Februari 2014 - 07:04 WIB
Eva: Pemidanaan Golput tidak tepat di Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Wacana pemidanaan bagi siapa saja yang tidak menggunakan hak suaranya atau menyerukan ajakan tak memilih alias golongan putih (Golput) dalam Pemilu 2014 nanti terus bergulir.
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, di Australia menyerukan ajakan untuk golput bisa dikenai sanksi pidana dan denda yang cukup berat. Sebab, hal itu dianggap bukan tindakan patriotis.
"Tetapi hal ini berat dilakukan di RI karena perangkat hukum belum disiapkan. Jika mau seperti itu perlu conditioning yang serius," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).
Politikus PDIP ini mencontohkan, perlu dinormakan di Undang-undang Pemilu dan disertai perbaikan kinerja parlemen sehingga fair bagi pemilih.
"Untuk Pileg tahun ini tidak executable. Tidak mungkin, tidak ada hukumnya. Saran saya sebaiknya genjot pendidikan pemilih oleh banyak pihak untuk meminimalisir Golput tersebut," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Sindonews, kebebasan warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) sepertinya akan dibatasi.
Dukungan agar WNI wajib menggunakan hak suaranya, mulai Pemilu 2014, mendapatkan dukungan pengamat hukum tata negara Refly Harun. Bahkan, dia sepakat ajakan untuk Golput masuk dalam pelanggaran pidana.
Menurut Refly, seberapa pun kecilnya partisipasi pemilih sangat dibutuhkan untuk mengubah bangsa. Sebab, pemilu Indonesia menggunakan ongkos yang cukup mahal.
"Jangan Golput lah. Termalu mahal pemilu ini. Jadi kalau Golput rakyat juga yang rugi," kata Refly, usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2014.
Dia melanjutkan, Golput memang hak setiap warga negara. Namun dari segi efektifitasnya, Golput harga yang sangat mahal untuk ditempuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Oleh karenanya, untuk menertibkan gerakan kampanye Golput, penyelenggara pemilu harus fokus melakukan sosialisasi pemilu dengan sisa waktu kurang dari dua bulan ini. "Golput enggak pernah selesaikan masalah. Berapapun pemilih yang memilih akan tetap sah, jauh lebih banyak yang memilih," ujarnya.
Baca berita:
Ajak golput, ganjarannya pidana
Tingginya angka golput karena ulah parpol
Golput meningkat, Pemilu 2014 kritis
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, di Australia menyerukan ajakan untuk golput bisa dikenai sanksi pidana dan denda yang cukup berat. Sebab, hal itu dianggap bukan tindakan patriotis.
"Tetapi hal ini berat dilakukan di RI karena perangkat hukum belum disiapkan. Jika mau seperti itu perlu conditioning yang serius," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).
Politikus PDIP ini mencontohkan, perlu dinormakan di Undang-undang Pemilu dan disertai perbaikan kinerja parlemen sehingga fair bagi pemilih.
"Untuk Pileg tahun ini tidak executable. Tidak mungkin, tidak ada hukumnya. Saran saya sebaiknya genjot pendidikan pemilih oleh banyak pihak untuk meminimalisir Golput tersebut," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Sindonews, kebebasan warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) sepertinya akan dibatasi.
Dukungan agar WNI wajib menggunakan hak suaranya, mulai Pemilu 2014, mendapatkan dukungan pengamat hukum tata negara Refly Harun. Bahkan, dia sepakat ajakan untuk Golput masuk dalam pelanggaran pidana.
Menurut Refly, seberapa pun kecilnya partisipasi pemilih sangat dibutuhkan untuk mengubah bangsa. Sebab, pemilu Indonesia menggunakan ongkos yang cukup mahal.
"Jangan Golput lah. Termalu mahal pemilu ini. Jadi kalau Golput rakyat juga yang rugi," kata Refly, usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2014.
Dia melanjutkan, Golput memang hak setiap warga negara. Namun dari segi efektifitasnya, Golput harga yang sangat mahal untuk ditempuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Oleh karenanya, untuk menertibkan gerakan kampanye Golput, penyelenggara pemilu harus fokus melakukan sosialisasi pemilu dengan sisa waktu kurang dari dua bulan ini. "Golput enggak pernah selesaikan masalah. Berapapun pemilih yang memilih akan tetap sah, jauh lebih banyak yang memilih," ujarnya.
Baca berita:
Ajak golput, ganjarannya pidana
Tingginya angka golput karena ulah parpol
Golput meningkat, Pemilu 2014 kritis
(kri)
