Kirim logistik pemilu ke luar negeri tanpa pengawalan

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan pengiriman kebutuhan logistik Pemilu Legislatif (Pileg) paling lambat pada 20 Februari 2014. Saat ini logistik masih dalam tahap pengepakan (packing) oleh Kementerian Luar Negeri.

Untuk mengirim logistik seperti bilik sura, kotak suara, surat suara, tinta sidik jari dan dokumen lainnya, KPU tak melibatkan TNI dan Polri untuk mengawal logistik tersebut.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, untuk mengirim logistik ke luar negeri menjadi otoritas kewenangan Kemenlu. "Enggak (dikawal). Itu kan semua pakai berita acara segala macam kan," ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Arief menjelaskan, untuk mengirim barang logistik pemilu, pihaknya memaksimalkan cargo pesawat untuk menumpuk barang tersebut dengan dikawal tim supervisi logistik KPU ke tempat tujuan.

"Jadi misalnya itu juga dilakukan untuk penghematan biaya," kata mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur ini.

Selanjutnya, kata Arief, setiba logistik di negara tujuan, tim supervisi akan langsung berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk bertemu di satu titik dan kemudian dibawa logistik tersebut ke masing-masing negara terdekat atau yang mudah dijangkau.

"Misalnya kita melakukan pertemuan di Hongkong. Di sana itu kan yang diundang kan beberapa PPLN yang negaranya berada di sekitar Hongkong," sambung Arief.

Baca berita:
Distribusi logistik ke luar negeri tuntas akhir Februari