Dana bansos dicurigai untuk kepentingan politik 2014
Rabu, 12 Februari 2014 - 17:30 WIB
Dana bansos dicurigai untuk kepentingan politik 2014
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Indonesian Human Right Commitee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan meminta kementerian yang mendapat dana bantuan sosial (bansos), agar transparan kepada publik.
Menurutnya, menteri yang mau berkompetisi sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014, wajib melaporkan penggunaan dana bansos kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebab, kata Ridwan, jika menteri secara sengaja atau tidak melaporkan dana bansos tersebut. Maka patut dicurigai kementerian itu memanfaatkan dana bansos untuk kepentingan politik.
"Dana bansos yang digulirkan pada tahun politik 2014 memang terkesan dan patut diduga bermotif politik," kata Ridwan saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Oleh sebab itu, lanjut dia, lembaga atau kementerian apapun harus memiliki kesadaran sendiri, mau melaporkan dana bansos yang sudah dibelanjakan untuk kegiatan kepada masyarakat. "Tanpa diminta pun sudah seyogyanya dana bansos itu dikomunikasikan secara transparan kepada rakyat," tambahnya.
Sebelumnya, 10 kementerian sudah disurati Bawaslu untuk memberi laporan dan jawaban atas pengunaan dana bansos. Namun dari 10 kementerian masih tersisa satu kementerian, yakni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) belum menyerahkan data dan informasi penggunaan dana bansos per 10 Februari 2014.
Saat ini terdapat 10 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II aktif, maju menjadi caleg pada Pemilu 2014. Adapun lima menteri berasal dari Partai Demokrat, yakni Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan (Menhub) Evert Erenst Mangindaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarifuddin Hasan, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dari Partai Demokrat.
Sedangkan lima menteri lagi yaitu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono (Mentan) dari PKS, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Menakertrans).
Kemudian, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Menhut Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Menurutnya, menteri yang mau berkompetisi sebagai peserta pemilu calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014, wajib melaporkan penggunaan dana bansos kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebab, kata Ridwan, jika menteri secara sengaja atau tidak melaporkan dana bansos tersebut. Maka patut dicurigai kementerian itu memanfaatkan dana bansos untuk kepentingan politik.
"Dana bansos yang digulirkan pada tahun politik 2014 memang terkesan dan patut diduga bermotif politik," kata Ridwan saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Oleh sebab itu, lanjut dia, lembaga atau kementerian apapun harus memiliki kesadaran sendiri, mau melaporkan dana bansos yang sudah dibelanjakan untuk kegiatan kepada masyarakat. "Tanpa diminta pun sudah seyogyanya dana bansos itu dikomunikasikan secara transparan kepada rakyat," tambahnya.
Sebelumnya, 10 kementerian sudah disurati Bawaslu untuk memberi laporan dan jawaban atas pengunaan dana bansos. Namun dari 10 kementerian masih tersisa satu kementerian, yakni Kementerian Kehutanan (Kemenhut) belum menyerahkan data dan informasi penggunaan dana bansos per 10 Februari 2014.
Saat ini terdapat 10 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II aktif, maju menjadi caleg pada Pemilu 2014. Adapun lima menteri berasal dari Partai Demokrat, yakni Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan (Menhub) Evert Erenst Mangindaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Syarifuddin Hasan, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo dari Partai Demokrat.
Sedangkan lima menteri lagi yaitu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian Suswono (Mentan) dari PKS, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Menakertrans).
Kemudian, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Menhut Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN).
(maf)
