Corby bebas, DPR siap bentuk panja
Senin, 10 Februari 2014 - 16:02 WIB
Corby bebas, DPR siap bentuk panja
A
A
A
Sindonews.com - Polemik pembebasan bersyarat yang diberikan pemerintah terhadap ratu mariyuana asal Australia Schapelle Leigh Corby belum tuntas. DPR pun berencana membentuk panitia kerja (Panja).
"Sebelumnya kami meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan grasi kepada Corby. Saya kira memang ada satu ketidak konsistenan. Bagaimana 2015 dicanangkan negara akan bebas dari narkoba," kata Anggota Komisi III, Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Sudding mengatakan, Panja tersebut bertujuan meminta penjelasan pihak-pihak yang telah memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby. "Nanti akan kami minta pertanggungjawaban pihak yang menggunakan alasan pembenaran untuk pembebasan bersyarat, dari dahulu saya katakan ini kejahatan ekstraordinar," katanya.
Politikus Partai Hanura ini menyampaikan pihaknya masih akan terus melakukan pertemuan internal untuk merencanakan Panja tersebut, termasuk masalah nama. "Nanti kami bicarakan secara internal," ujarnya.
Berita:
Pembebasan Corby jadi preseden buruk
Soal pembebasan Corby, pemerintah dinilai tak jujur
"Sebelumnya kami meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan grasi kepada Corby. Saya kira memang ada satu ketidak konsistenan. Bagaimana 2015 dicanangkan negara akan bebas dari narkoba," kata Anggota Komisi III, Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Sudding mengatakan, Panja tersebut bertujuan meminta penjelasan pihak-pihak yang telah memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby. "Nanti akan kami minta pertanggungjawaban pihak yang menggunakan alasan pembenaran untuk pembebasan bersyarat, dari dahulu saya katakan ini kejahatan ekstraordinar," katanya.
Politikus Partai Hanura ini menyampaikan pihaknya masih akan terus melakukan pertemuan internal untuk merencanakan Panja tersebut, termasuk masalah nama. "Nanti kami bicarakan secara internal," ujarnya.
Berita:
Pembebasan Corby jadi preseden buruk
Soal pembebasan Corby, pemerintah dinilai tak jujur
(dam)
