Rekomendasi KPK terkait pengelolaan dana haji

Kamis, 06 Februari 2014 - 20:15 WIB
Rekomendasi KPK terkait...
Rekomendasi KPK terkait pengelolaan dana haji
A A A
Sindonews.com - Pengelolaan dana haji kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun mulai mencium kejanggalan dalam pengelolaan dana tersebut.

Dari hasil kajian tersebut, KPK merekomendasikan sebaiknya calon jemaah haji ketika mendaftar tidak perlu membayar uang, cukup mendaftar secara administrasi.

"Waktu melakukan action plan, ada beberapa rekomendasi. Misalnya, rekomendasi pendaftar haji tidak perlu menyetor uang, hanya daftar saja," kata Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi SP di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2014).

Johan mengatakan, bunga dari uang pendaftaran para calon jemaah haji sangat besar, sehingga potensi dikorupsi sangat memungkinkan.

"Karena dari analisa waktu itu, Rp40 triliun kalau enggak salah dana yang terkumpul dari setoran haji tahun 2010. Bunganya sekitar Rp1 triliun," ungkap Johan.

Kendati demikian, Johan mengaku tidak tahu, apakah rekomendasi tersebut sudah dijalankan atau tidak. "Saya belum tahu. Beberapa rekomendasi lain sudah dilakukan. Tapi saya lupa detailnya," pungkasnya.

KPK mulai usut dugaan korupsi dana haji
(maf)
Berita Terkait
Hukum Haji dengan Harta...
Hukum Haji dengan Harta Hasil Korupsi
KPK Gandeng PPATK Telusuri...
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji
Perkumpulan Ustadz di...
Perkumpulan Ustadz di Jember Minta Firli Kawal Ketat Pengelolaan Dana Haji
Ketua KPK Ungkap Potensi...
Ketua KPK Ungkap Potensi Korupsi Pengelolaan Dana Haji Rp160 Miliar
Daftar 10 Negara dengan...
Daftar 10 Negara dengan Biaya Haji Tertinggi di Dunia
Dana Haji Terus Bertumbuh,...
Dana Haji Terus Bertumbuh, BPKH Perluas Investasi dalam Ekosistem Haji Global
Berita Terkini
Dokter Tifa Klaim Simpan...
Dokter Tifa Klaim Simpan Bukti Kejanggalan Ijazah Jokowi Meski Eksepsinya Diterima
Sudaryono Jadi Kepala...
Sudaryono Jadi Kepala BGN, Aktivis 98 Yakin Program MBG Jadi Lebih Baik
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Infografis
Biaya Penyelenggaraan...
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 per Embarkasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved