KPK & Kemenhut sinergi untuk cegah korupsi
Kamis, 06 Februari 2014 - 15:24 WIB
KPK & Kemenhut sinergi untuk cegah korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di sejumlah bidang dan berbagai lembaga yang disinyalir terjadi tipikor.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK kerja sama dengan 12 kementerian untuk melakukan kajian pencegahan tipikor, salah satu yang menjadi konsentrasi KPK yakni, pencegahan di sektor kehutanan.
"Kehutanan jadi sangat penting sekali, karena jadi salah satu daya tarik Indonesia, Kalau enggak punya kemampuan mengelola hutan, itu kayak menggadaikan negara ini," kata Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Pencegahan, sambung pria yang biasa dipanggil BW ini, manfaatnya begitu besar untuk mengurangi potensi keuangan negara. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, maka uang triliunan rupiah akan terselamatkan.
"Misalnya tambang di kawasan hutan senilai (sekira) Rp15 T (triliun). Belum lagi nanti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu bisa hampir Rp12 T diselamatkan. Soal renegosiasi penerimaan negara, bisa 167 juta USD," kata BW yang didampingi Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan.
Tak hanya itu, keuntungan lain bisa mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di sektor kayu. Dia pun berjanji, jika ada oknum yang berani bermain, maka penindakan tetap akan berjalan seperti kasus yang ditangani KPK selama ini.
"Nanti yang akan disentuh bukan hanya kementerian, tapi juga koorporasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat misalnya, serap ekspor kayu," tukasnya.
Penjelasan Menhut datang ke KPK
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK kerja sama dengan 12 kementerian untuk melakukan kajian pencegahan tipikor, salah satu yang menjadi konsentrasi KPK yakni, pencegahan di sektor kehutanan.
"Kehutanan jadi sangat penting sekali, karena jadi salah satu daya tarik Indonesia, Kalau enggak punya kemampuan mengelola hutan, itu kayak menggadaikan negara ini," kata Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Pencegahan, sambung pria yang biasa dipanggil BW ini, manfaatnya begitu besar untuk mengurangi potensi keuangan negara. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, maka uang triliunan rupiah akan terselamatkan.
"Misalnya tambang di kawasan hutan senilai (sekira) Rp15 T (triliun). Belum lagi nanti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu bisa hampir Rp12 T diselamatkan. Soal renegosiasi penerimaan negara, bisa 167 juta USD," kata BW yang didampingi Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan.
Tak hanya itu, keuntungan lain bisa mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di sektor kayu. Dia pun berjanji, jika ada oknum yang berani bermain, maka penindakan tetap akan berjalan seperti kasus yang ditangani KPK selama ini.
"Nanti yang akan disentuh bukan hanya kementerian, tapi juga koorporasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat misalnya, serap ekspor kayu," tukasnya.
Penjelasan Menhut datang ke KPK
(maf)
