Polemik dana saksi parpol, biasa dalam demokrasi
Rabu, 05 Februari 2014 - 13:02 WIB
Polemik dana saksi parpol, biasa dalam demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Persoalan alokasi dana saksi untuk partai politik (parpol) dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus menuai polemik.
Namun bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD polemik tersebut hal biasa dalam berdemokrasi.
"Kalau demokrasi ada satu gagasan, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau memang tidak setuju, ya sudah, dicoret saja," ujar Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di sela-sela 'Sarasehan Calon Legislatif DPR/DPD RI Lintas Partai dari HMI; HMI untuk Rakyat' di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Pada kesempatan itu, dia juga tidak mau mengenai pemanfaatan mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi polemik. "Silakan itu saja. Pokoknya mana yang terbaiklah," singkatnya.
Berita:
HT: Dana saksi buka celah korupsi
Namun bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD polemik tersebut hal biasa dalam berdemokrasi.
"Kalau demokrasi ada satu gagasan, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau memang tidak setuju, ya sudah, dicoret saja," ujar Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di sela-sela 'Sarasehan Calon Legislatif DPR/DPD RI Lintas Partai dari HMI; HMI untuk Rakyat' di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Pada kesempatan itu, dia juga tidak mau mengenai pemanfaatan mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi polemik. "Silakan itu saja. Pokoknya mana yang terbaiklah," singkatnya.
Berita:
HT: Dana saksi buka celah korupsi
(kur)
