SBY diminta tolak dana saksi di Pemilu 2014

Sindonews.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak pemberian dana saksi untuk Pemilu 2014.

Menurut mereka, sebagai kepala negara maka SBY memiliki wewenang untuk menolak hal tersebut. Karena, KUAK berkeyakinan kebijakan itu menghambur-hamburkan uang negara.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta juga ikut bersikap terkait persoalan ini sebelum terlanjur disahkan.

"Hal ini penting untuk mencegah timbulnya korupsi anggaran pada momentum pemilu dan telah mendeteksi lebih awal para pihak yang bertanggung jawab atas dana APBN tersebut," kata anggota KUAK Ray Rangkuti di Kedai Kopi, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2014).

Dalam kesempatan itu, Ray juga meminta Bawaslu sebagai pengawas pemilu bersikap tegas untuk menolak rencana pengucuran dana saksi untuk parpol di pesta demokrasi tahun ini.

"Pemilu harus dijaga dari intervensi berlebihan kekuasaan parpol pendukung kekuasaan," pungkasnya.