Mendagri tunggu respons Bawaslu soal dana saksi
Rabu, 29 Januari 2014 - 22:47 WIB
Mendagri tunggu respons Bawaslu soal dana saksi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunggu usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait mekanisme dana saksi partai politik (parpol) untuk ditindaklanjuti.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku, hingga kini belum mengetahui mekanisme tersebut.
"Usulannya tetap dari Bawaslu. Saya juga heran kenapa ributnya sekarang, padahal regulasinya belum ada. Itu baru pembicaraan tingkat awal," kata Gamawan saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Menurut Gamawan, persoalan dana saksi parpol masih pada tataran wacana dan konsep. Jika sudah jelas konsep dan mekanisme barulah dipertimbangkan dan kemudian dibicarakan, lalu dibuat peraturan presiden (perpres).
"Seolah-olah sudah sampai ke presiden dan dibatalkan presiden. Tidak ada itu. Sampai ke saya saja belum," ungkapnya.
Gamawan mengaku untuk mengetahui persoalan tersebut harusnya langsung bertanya ke Bawaslu. Karena seperti halnya mitra, Bawaslu yang seharusnya mengatur mekanismenya.
"Makanya di Bawaslu, bukan di sini (Kemendagri) nanyanya. Saya akan lihat dulu pengaturannya seperti apa, karena kalau di Perpres kan hanya keuangannya saja. Kita tidak mau masuk ke wilayah itu. Nanti kalau ada usulan itu kita baca seperti apa. Ini masuk saja belum, kok sudah dibatalkan," ucapnya.
Menurut dia, ide dana saksi parpol muncul saat rapat bersama antara Kemendagri, Menkopolhukam, Pimpinan Komisi II DPR dan Bawaslu. Rapat tersebut membahas mengenai anggaran dana untuk mitra PPL yang tak kunjung cair.
"Saya tidak ingat siapa yang mengusulkan. Cuma ada usul seperti itu ketika rapat di Menkopolhukam. Karena itu usulan, kita bahaslah itu. Sampai sekarang belum, masih dalam pembahasan (dana saksi parpol)," ungkapnya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, saat ini masih dilakukan kajian pada tataran staf kementerian. Namun dia mengaku mendengar draf tersebut sudah dirumuskan oleh Bawaslu. "Tapi saya belum lihat seperti apa usulannya," tegasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku, hingga kini belum mengetahui mekanisme tersebut.
"Usulannya tetap dari Bawaslu. Saya juga heran kenapa ributnya sekarang, padahal regulasinya belum ada. Itu baru pembicaraan tingkat awal," kata Gamawan saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Menurut Gamawan, persoalan dana saksi parpol masih pada tataran wacana dan konsep. Jika sudah jelas konsep dan mekanisme barulah dipertimbangkan dan kemudian dibicarakan, lalu dibuat peraturan presiden (perpres).
"Seolah-olah sudah sampai ke presiden dan dibatalkan presiden. Tidak ada itu. Sampai ke saya saja belum," ungkapnya.
Gamawan mengaku untuk mengetahui persoalan tersebut harusnya langsung bertanya ke Bawaslu. Karena seperti halnya mitra, Bawaslu yang seharusnya mengatur mekanismenya.
"Makanya di Bawaslu, bukan di sini (Kemendagri) nanyanya. Saya akan lihat dulu pengaturannya seperti apa, karena kalau di Perpres kan hanya keuangannya saja. Kita tidak mau masuk ke wilayah itu. Nanti kalau ada usulan itu kita baca seperti apa. Ini masuk saja belum, kok sudah dibatalkan," ucapnya.
Menurut dia, ide dana saksi parpol muncul saat rapat bersama antara Kemendagri, Menkopolhukam, Pimpinan Komisi II DPR dan Bawaslu. Rapat tersebut membahas mengenai anggaran dana untuk mitra PPL yang tak kunjung cair.
"Saya tidak ingat siapa yang mengusulkan. Cuma ada usul seperti itu ketika rapat di Menkopolhukam. Karena itu usulan, kita bahaslah itu. Sampai sekarang belum, masih dalam pembahasan (dana saksi parpol)," ungkapnya.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu mengatakan, saat ini masih dilakukan kajian pada tataran staf kementerian. Namun dia mengaku mendengar draf tersebut sudah dirumuskan oleh Bawaslu. "Tapi saya belum lihat seperti apa usulannya," tegasnya.
(maf)
