Kontras pertanyakan hasil survei popularitas Prabowo

Sindonews.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam beberapa lembaga survei terus naik dari segi popularitasnya. Namun, naiknya Prabowo di survei yang 'menjamur' tersebut menimbulkan tanda tanya besar publik.

Bagaimana tidak, Calon Presiden Partai Gerindra yang juga mantan petinggi militer di era Orde Baru tersebut dipersepsikan oleh lembaga survei sebagai pemimpin tegas dan paling kompeten dalam mengurai permasalahan bangsa.

Mendengar hal itu, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei yang belakangan menempatkan Prabowo di posisi atas. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.

Menurutnya, hasil publikasi beberapa lembaga survei yang mengagungkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) paling kompeten jelas mengabaikan sejarah kelam masa lalu mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut.

"Survei seperti ini seperti tidak punya sejarah yang seharusnya diperhitungkan untuk kebaikan masa depan bangsa," ujar Haris Azhar saat dihubungi wartawan, Jakarta, Minggu (26/1/2014).

Dilanjutkan dia, jika memang lembaga survei itu fair terhadap hasil penelitiannya, maka sewajarnya harus berani melihat sosok Prabowo di masa lalunya. Lembaga survei yang mengklaim kredibel dan independen harus menampilkan pengalaman, rekam jejak, kemampuan dan persoalan setiap capres di masa lalu.

"Kan mereka bukan malaikat jibril yang suci dan tiba-tiba datang. Mereka pasti punya rekam jejak semua, termasuk Prabowo," tegas Haris.

Seperti diketahui, Survei Indonesia Survey Center (ISC) pada Minggu (26/1/2014) menempatkan Prabowo Subianto Djojohadikusumo di peringkat pertama sebagai calon Presiden (Capres) RI yang paling tegas, berani dan kompeten mengurai masalah bangsa termasuk memberantas korupsi.

"Prabowo Subianto oleh publik dinilai sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi (21,2 persen) dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (23,4 persen)," kata Andry Kurniawan, Direktur Komunikasi ISC.

Berdasarkan, informasi yang dikutip dan dihimpun dari Wikipedia, ketika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkorstrad) diberikan sanksi pengakhiran masa dinas TNI oleh Pimpinan ABRI atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira.

Akibat ketidak mampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya terhadap penculikan aktivis 1997/1998. Yakni, sebuah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Selama periode 1997/1998, Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), sembilan orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.

Baca berita:
Prabowo kritik pemerintahan SBY yang korup