Pesimis Pemilu bersih dari praktik transaksional
Rabu, 22 Januari 2014 - 22:16 WIB
Pesimis Pemilu bersih dari praktik transaksional
A
A
A
Sindonews.com - Dorongan untuk membuat Pemilu yang berkualitas dan bersih dari praktik politik transaksional masih jauh dari kata optimistis. Permasalahannya, para pelaku politik cenderung menikmati hal tersebut.
"Kami pesimis politik transaksional bisa hilang. Karena berakar pada masalah yang lebih dalam," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra saat Sarasehan Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Aryaduta, Cikini, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Untuk menghapus praktik politik transaksional tersebut, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Terlebih bagi mereka komunitas-komunitas keagamaan diminta aktif mensosialisasikan tahapan pemilu bersih.
Bergabungnya sejumlah tokoh lintas agama dalam mensosialisasikan pemilu melalui program merupakan bentuk nyata mengembangkan proses demokrasi. Sebab di Pemilu 2014 ini, Indonesia dituntut melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
"(Pemilu) kita prosedural membuat demokrasi semakin mahal. Karena mahal itu yang menyebabkan akar transaksional," ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Azra, di samping membutuhkan peran masyarakat luas untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas, maka partai sebagai institusi juga memiliki kewajiban untuk mengajak dan memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Bukan itu saja, jelang pemilu mendatang, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk mengajak dunia kampus untuk dilibatkan. "Saya lihat kampus tidak diberdayakan. Kelembagaan kampus bisa diberdayakan, LPM dan BEM, selain sejuta relawan," tutupnya.
"Kami pesimis politik transaksional bisa hilang. Karena berakar pada masalah yang lebih dalam," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra saat Sarasehan Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Hotel Aryaduta, Cikini, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Untuk menghapus praktik politik transaksional tersebut, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Terlebih bagi mereka komunitas-komunitas keagamaan diminta aktif mensosialisasikan tahapan pemilu bersih.
Bergabungnya sejumlah tokoh lintas agama dalam mensosialisasikan pemilu melalui program merupakan bentuk nyata mengembangkan proses demokrasi. Sebab di Pemilu 2014 ini, Indonesia dituntut melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
"(Pemilu) kita prosedural membuat demokrasi semakin mahal. Karena mahal itu yang menyebabkan akar transaksional," ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Azra, di samping membutuhkan peran masyarakat luas untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas, maka partai sebagai institusi juga memiliki kewajiban untuk mengajak dan memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Bukan itu saja, jelang pemilu mendatang, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk mengajak dunia kampus untuk dilibatkan. "Saya lihat kampus tidak diberdayakan. Kelembagaan kampus bisa diberdayakan, LPM dan BEM, selain sejuta relawan," tutupnya.
(hyk)
