SBY: Tak ada yang kebal hukum di negeri ini
Rabu, 22 Januari 2014 - 13:24 WIB
SBY: Tak ada yang kebal hukum di negeri ini
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah pernyataan beberapa pihak yang menyebut, korupsi yang terjadi di masa lalu tidak sebanyak sekarang.
Dia menyebut justru di masa kinilah gerakan pemberantasan korupsi digelar secara besar-besaran, sehingga tidak ada satupun pejabat tinggi di negara ini yang kebal hukum.
Oleh sebab itu, menurut SBY, penangkapan koruptor terlihat seperti lebih banyak di pemerintahannya.
"Yang bilang seperti itu salah, yang betul tidak ada satupun di negeri ini yang sekarang bisa bersembunyi dan kebal hukum dan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ingin membuat lebih bersih," kata SBY di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (21/1/2014).
Dia juga memahami, banyaknya kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat cemas beberapa pejabat untuk mengambil keputusan atau menandatangani suatu keputusan terkait keuangan lembaga.
Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan BPK, disebut SBY akan membantu mengatasi keraguan para pengambil keputusan tersebut.
"Tidak perlu cemas, takut, dan keliru, karena kita telah melakukan kerja sama dengan penegak hukum, BPK, dan pengawasan internal di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tandas SBY.
Indonesia butuh presiden zero korupsi
Dia menyebut justru di masa kinilah gerakan pemberantasan korupsi digelar secara besar-besaran, sehingga tidak ada satupun pejabat tinggi di negara ini yang kebal hukum.
Oleh sebab itu, menurut SBY, penangkapan koruptor terlihat seperti lebih banyak di pemerintahannya.
"Yang bilang seperti itu salah, yang betul tidak ada satupun di negeri ini yang sekarang bisa bersembunyi dan kebal hukum dan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh ingin membuat lebih bersih," kata SBY di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (21/1/2014).
Dia juga memahami, banyaknya kasus korupsi yang berhasil dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat cemas beberapa pejabat untuk mengambil keputusan atau menandatangani suatu keputusan terkait keuangan lembaga.
Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan BPK, disebut SBY akan membantu mengatasi keraguan para pengambil keputusan tersebut.
"Tidak perlu cemas, takut, dan keliru, karena kita telah melakukan kerja sama dengan penegak hukum, BPK, dan pengawasan internal di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tandas SBY.
Indonesia butuh presiden zero korupsi
(maf)
