Listrik padam di DPR, ini kata legislator
Rabu, 22 Januari 2014 - 12:10 WIB
Listrik padam di DPR, ini kata legislator
A
A
A
Sindonews.com - Tak hanya masyarakat yang mengalami listrik padam, namun wakil rakyat juga mengalami hal serupa.
Kejadian padamnya listrik terjadi sekira pukul 11.26 WIB. Tak ayal sejumlah agenda rapat terpaksa dihentikan, karena tidak adanya alat penerangan. Baru 15 menit kemudian listrik kembali menyala.
Seperti terpantau di Komisi II DPR RI, rapat dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah dan penyerahan Daftar Isian Masalah Rancangan Undang-undang (DIM RUU) tentang Pertanahan, terpaksa ditunda.
Padahal pada saat itu, rapat dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya. Diketahui, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja.
Tak pelak kejadian itu membuat para legislator protes. Mereka menanyakan tak adanya genset otomatis agar gedung tersebut tetap mendapatkan aliran listrik.
"Ini memprihatinkan harusnya ada lampu otomatis penerang. Ini ada menteri, perwakilan dari BPN, ke depan harus diperhatikan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen)," kata anggota Komisi II, Yasonna H Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2014).
Dirinya juga meminta agar PLN bisa memperhatikan ketersediaan aliran listrik di setiap kantor maupun pemerintahan. Sehingga, tidak mengganggu aktifitas saat listrik padam.
"Ke depan PLN harus jamin kantor pemerintahan tidak boleh seperti ini. Harusnya juga ada back up genset. Bayangin kalau ada orang tersangkut di lift bagaimana," pungkasnya.
Kejadian padamnya listrik terjadi sekira pukul 11.26 WIB. Tak ayal sejumlah agenda rapat terpaksa dihentikan, karena tidak adanya alat penerangan. Baru 15 menit kemudian listrik kembali menyala.
Seperti terpantau di Komisi II DPR RI, rapat dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah dan penyerahan Daftar Isian Masalah Rancangan Undang-undang (DIM RUU) tentang Pertanahan, terpaksa ditunda.
Padahal pada saat itu, rapat dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Amir Syamsuddin, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya. Diketahui, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja.
Tak pelak kejadian itu membuat para legislator protes. Mereka menanyakan tak adanya genset otomatis agar gedung tersebut tetap mendapatkan aliran listrik.
"Ini memprihatinkan harusnya ada lampu otomatis penerang. Ini ada menteri, perwakilan dari BPN, ke depan harus diperhatikan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen)," kata anggota Komisi II, Yasonna H Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2014).
Dirinya juga meminta agar PLN bisa memperhatikan ketersediaan aliran listrik di setiap kantor maupun pemerintahan. Sehingga, tidak mengganggu aktifitas saat listrik padam.
"Ke depan PLN harus jamin kantor pemerintahan tidak boleh seperti ini. Harusnya juga ada back up genset. Bayangin kalau ada orang tersangkut di lift bagaimana," pungkasnya.
(maf)
