Istana serang balik kritikan kunker SBY ke Bali
Istana serang balik kritikan kunker SBY ke Bali
A
A
A
Sindonews.com - Kritikan dari berbagai pihak terhadap kunjungan kerja (kunker) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bali, dalam rangka menghadiri Munas XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), ditanggapi pihak Istana Kepresidenan.
Seperti diketahui, kunker SBY ke Bali belum lama itu dikritik, lantaran dilaksanakan saat bencana alam terjadi di beberapa daerah, seperti banjir di wilayah Jabodetabek maupun Manado, serta bencana letusan Gunung Sinabung.
Menanggapi kritikan tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono mengatakan, Pemerintah adalah sebuah sistem. Apapun yang terjadi di negara ini, ujar dia, program dan kegiatan pemerintahan harus dijaga untuk terus berjalan.
Dia menambahkan, agenda seorang presiden di dalam sebuah negara, selalu diatur secara baik dan disusun minimal bulanan. "Namun bukan berarti kalau seorang presiden sedang menjalankan satu tugas sesuai agenda, maka dia tidak memperhatikan program yang lain," kata Heru Lelono kepada Sindonews melalui pesan singkat, Senin (20/1/2014).
Dia menegaskan, pemerintahan adalah sebuah sistem, dan siapapun berada di dalam pemerintahan harus berjalan sesuai sistem.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, seluruh bencana alam di berbagai daerah oleh pemerintah pusat sudah dikoordinasi dan sistem pengendaliannya dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari tugas pemerintah.
"Belum lagi perintah kepada Kepolisian dan TNI yang saat ini sudah dikerahkan tidak kurang dari 1200 personil (TNI)," tuturnya.
Dirinya menjelaskan, demikian pula yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) sebagai yang paling bertanggungjawab. "Intinya ada bencana alam atau tidak, pemerintahan harus tetap berjalan," ungkapnya.
"Karena Indonesia bukan hanya daerah yang terkena bencana saja. Perhatian untuk bantuan memang harus kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Oleh karena yang paling penting, sistem harus berjalan dengan baik," imbuhnya.
Korban banjir kembali berjatuhan
Polemik SBY ke Bali saat warganya jadi korban Banjir
Seperti diketahui, kunker SBY ke Bali belum lama itu dikritik, lantaran dilaksanakan saat bencana alam terjadi di beberapa daerah, seperti banjir di wilayah Jabodetabek maupun Manado, serta bencana letusan Gunung Sinabung.
Menanggapi kritikan tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono mengatakan, Pemerintah adalah sebuah sistem. Apapun yang terjadi di negara ini, ujar dia, program dan kegiatan pemerintahan harus dijaga untuk terus berjalan.
Dia menambahkan, agenda seorang presiden di dalam sebuah negara, selalu diatur secara baik dan disusun minimal bulanan. "Namun bukan berarti kalau seorang presiden sedang menjalankan satu tugas sesuai agenda, maka dia tidak memperhatikan program yang lain," kata Heru Lelono kepada Sindonews melalui pesan singkat, Senin (20/1/2014).
Dia menegaskan, pemerintahan adalah sebuah sistem, dan siapapun berada di dalam pemerintahan harus berjalan sesuai sistem.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, seluruh bencana alam di berbagai daerah oleh pemerintah pusat sudah dikoordinasi dan sistem pengendaliannya dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari tugas pemerintah.
"Belum lagi perintah kepada Kepolisian dan TNI yang saat ini sudah dikerahkan tidak kurang dari 1200 personil (TNI)," tuturnya.
Dirinya menjelaskan, demikian pula yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) sebagai yang paling bertanggungjawab. "Intinya ada bencana alam atau tidak, pemerintahan harus tetap berjalan," ungkapnya.
"Karena Indonesia bukan hanya daerah yang terkena bencana saja. Perhatian untuk bantuan memang harus kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Oleh karena yang paling penting, sistem harus berjalan dengan baik," imbuhnya.
Korban banjir kembali berjatuhan
Polemik SBY ke Bali saat warganya jadi korban Banjir
(maf)
Explore More