Program BPJS, pasien perempuan paling diuntungkan
Jum'at, 17 Januari 2014 - 08:29 WIB
Program BPJS, pasien perempuan paling diuntungkan
A
A
A
Sindonews.com - Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dinilai belum terlaksana dengan baik. Kesiapan aturan main BPJS di rumah sakit, serta di kalangan masyarakat, dinilai masih membingungkan.
Aktivis Perempuan dan Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sri Woerjaningsih atau yang akrab disapa Giwo Rubianto Wiyogo menilai, semestinya kesiapan dan sosialisasi dilakukan terlebih dahulu, baru pelaksanaan.
"Namun yang terjadi saat ini malah terbalik. Buru-buru 2014 digulirkan, tetapi kesiapan dan aturan main masih membingungkan," kata Ketua Umum Gerakan Wanita Sejahtera itu kepada wartawan, di Depok, Kamis 16 Januari 2014.
Namun Giwo menilai, dengan adanya program BPJS tersebut, membuat posisi perempuan sebagai pasien dengan pria sudah setara, tak ada lagi perbedaan. Perempuan paling diuntungkan karena memiliki akses asuransi kesehatan untuk melahirkan dan berobat.
"Keuntungan ada pada kaum perempuan, semua disamakan, asuransi disamakan. Pekerja perempuan dapat nilai tambah dengan adanya akses kesehatan, mendapatkan jaminan asuransi," ucapnya.
"Terutama buruh-buruh perempuan, tenaga kerja wanita, yang paling diuntungkan. Karena perempuan kan nantinya melahirkan, dan pelayanan kesehatan lainnya," imbuhnya.
Namun Giwo mengkritik pogram tersebut, yang dinilai membebani pasien dari keluarga prasejahtera. Sebab yang bukan tenaga kerja, berkewajiban membayar Rp22.500 per orang untuk kelas tiga.
"Makanya aturan mainnya belum jelas, kalau kuli bangunan atau serabutan apakah membayar, ini yang masyarakat belum jelas, bagaimana kalau per orang besarnya segitu, lalu punya empat anak, sehingga karena ketidaktahuan informasi, masyarakat juga enggan mendaftar sebagai peserta BPJS," pungkasnya.
Aktivis Perempuan dan Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sri Woerjaningsih atau yang akrab disapa Giwo Rubianto Wiyogo menilai, semestinya kesiapan dan sosialisasi dilakukan terlebih dahulu, baru pelaksanaan.
"Namun yang terjadi saat ini malah terbalik. Buru-buru 2014 digulirkan, tetapi kesiapan dan aturan main masih membingungkan," kata Ketua Umum Gerakan Wanita Sejahtera itu kepada wartawan, di Depok, Kamis 16 Januari 2014.
Namun Giwo menilai, dengan adanya program BPJS tersebut, membuat posisi perempuan sebagai pasien dengan pria sudah setara, tak ada lagi perbedaan. Perempuan paling diuntungkan karena memiliki akses asuransi kesehatan untuk melahirkan dan berobat.
"Keuntungan ada pada kaum perempuan, semua disamakan, asuransi disamakan. Pekerja perempuan dapat nilai tambah dengan adanya akses kesehatan, mendapatkan jaminan asuransi," ucapnya.
"Terutama buruh-buruh perempuan, tenaga kerja wanita, yang paling diuntungkan. Karena perempuan kan nantinya melahirkan, dan pelayanan kesehatan lainnya," imbuhnya.
Namun Giwo mengkritik pogram tersebut, yang dinilai membebani pasien dari keluarga prasejahtera. Sebab yang bukan tenaga kerja, berkewajiban membayar Rp22.500 per orang untuk kelas tiga.
"Makanya aturan mainnya belum jelas, kalau kuli bangunan atau serabutan apakah membayar, ini yang masyarakat belum jelas, bagaimana kalau per orang besarnya segitu, lalu punya empat anak, sehingga karena ketidaktahuan informasi, masyarakat juga enggan mendaftar sebagai peserta BPJS," pungkasnya.
(maf)
