Banjir Jakarta

BANJIR kembali menghantui Ibu Kota DKI Jakarta. Seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak pihak yang langsung berteriak tentang penyebab banjir dan bagaimana pemerintah daerah maupun pusat menangani banjir.

Berbagai upaya pencegahan seolah tak mempan menghentikan banjir yang selalu menjadi langganan Jakarta. Setiap tahun, gubernur yang menjabat akan mendapat “serangan” maupun kritikan karena dianggap tak mampu melenyapkan banjir dari Jakarta. Tentu Gubernur Jokowi harus bisa memahami dan legawa jika ada pihak-pihak yang menyerang dan mengkritik dia karena belum mampu menghilangkan “tradisi” banjir di Jakarta.

Toh, kenyataannya, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mencegah banjir, yaitu dengan melakukan normalisasi sungai-sungai dan waduk, membersihkan gorong-gorong dan parit, ataupun membuat ribuan sumur resapan, belum mampu mengatasi persoalan banjir Jakarta.

Gubernur Jokowi harus siap menghadapi cercaan karena memang dia yang memimpin Pemprov DKI. Jika dilihat dari segi wilayah, dalam persoalan banjir di DKI, memang wajar jika Gubernur Jokowi selaku orang nomor satu di lingkungan pemprov akan mendapat kritikan.

Namun dari sisi kewenangan, ternyata banyak yang harus terlibat selain Pemprov DKI. Di sana ada pemerintah pusat dan daerah-daerah penyangga DKI seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Bahkan peran masyarakat DKI sendiri juga cukup signifikan untuk mencegah atau mengatasi banjir tahunan tersebut. Normalisasi Kali Ciliwung yang membelah Jakarta menjadi kewenangan pusat, begitu juga dengan pembuatan sudetan dari dua proyek kanal banjir di Jakarta.

Pembuatan danau atau situ yang bisa menampung air dari atas, yaitu Bogor dan Depok, menjadi kewenangan dari pemerintah dua daerah tersebut. Mempertahankan dan membuat ruang hijau yang bisa menyerap air juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Bogor.

Adapun masyarakat mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan sampah. Kebiasaan masyarakat Jakarta yang masih membuang sampah di sungai dan selokan memperparah banjir Jakarta.

Artinya, jika dilihat secara menyeluruh, persolan banjir bukan hanya menjadi beban DKI, tetapi beberapa pihak. Sayang, banyak pihak yang masih melihat sepotong-sepotong hal tersebut hingga menganggap bahwa gubernur yang memimpin DKI tidak becus. Akibatnya, kesalahan hanya akan ditimpakan kepada Pemprov DKI.

Namun, sekali lagi wajar karena di saat terkena musibah (banjir), banyak yang akan mencari kesalahan pihak lain atau mencari kambing hitam. Dan pihak yang sangat mudah disalahkan adalah Pemprov DKI dan pimpinannya, yaitu Jokowi.

Cara-cara seperti itu akan lebih banyak digunakan pihak-pihak yang justru mempunyai kepentingan tertentu dan biasanya politik. Apalagi ini tahun politik dan Gubernur Jokowi dianggap sebagai lawan politik yang berat.

Banjir bisa digunakan sebagai amunisi bagi para pelaku politik yang mempunyai kepentingan untuk menyerang Jokowi. Namun, sekali lagi itu wajar karena memang begitulah politik, saling menjatuhkan untuk meraih kekuasaan. Kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan tersebut tentu bisa berbicara lebih keras karena memang tahun 2014 adalah tahun politik untuk meraih kekuasaan.

Memang tahun 2014 adalah tahun politik, tetapi sungguh naif jika banjir digunakan sebagai salah satu amunisi politik untuk menyerang. Banjir sedang terjadi di Jakarta, akan lebih baik jika semua pihak memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah kota-kota penyangga, Pemprov DKI, dan masyarakat serta pihak-pihak lain bisa bahumembahu untuk mengatasi ini. Banjir Jakarta bukanlah persoalan Jakarta saja, tetapi sudah menjadi persoalan nasional.

Karena selain banjir ini melibatkan banyak pihak (tidak hanya Pemprov DKI), posisi DKI juga menjadi ibu kota negara. Jika sudah menempatkan banjir Jakarta sebagai persoalan nasional, tentu menyikapinya pun juga secara nasional. Kalaupun ada kritik dan “serangan”, hal itu juga harus bernuansa nasional.