Babak baru Anas

SETELAH menunggu hampir satu tahun pasca penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/1) kemarin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi ditahan atas sangkaan terlibat kasus Hambalang.

Drama politik yang mengiringi proses penetapan Anas sebagai tersangka hingga penahanannya kemarin memang luar biasa dan menarik perhatian publik. Ini tak lepas dari posisi Anas sebagai mantan ketua umum parpol yang sedang berkuasa yang juga sedang mengalami masa-masa sulit akibat persoalan hukum serta konflik internal. Sejumlah petinggi parpol pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini telah mendahului masuk tahanan KPK yang disangka dengan persoalan yang dikenal dengan skandal Hambalang.

Belum jelas betul apa sebenarnya peran Anas dalam skandal Hambalang itu dikaitkan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 yang menobatkan Anas sebagai ketua umum setelah mengalahkan rivalnya, Andi Mallarangeng. KPK mengaku punya bukti kuat untuk menjerat Anas dan bukti-bukti itu akan disampaikan dalam persidangan untuk meyakinkan para hakim Pengadilan Tipikor. Sedangkan pihak Anas merasa banyak keanehan dan kejanggalan yang menyertai proses hukum di KPK dari penetapan tersangka hingga penahannya.

Anas pun yakin mampu mematahkan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Kita tunggu babak baru kasus Anas nanti akan berakhir seperti apa. Apakah KPK mampu meyakinkan hakim untuk menetapkan Anas bersalah dalam kasus Hambalang ataukah sebaliknya, Anas justru mampu mematahkan tuduhan KPK dan dinyatakan tidak bersalah. Yang terpenting, kasus Hambalang yang sudah menyita perhatian publik dan menyedot energi besar pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah bisa berakhir dengan terang-benderang.

Semua mata akan tertuju pada Pengadilan Tipikor untuk mengurai satu persatu persoalan hukum yang berkelindan dengan proses politik di balik kasus Hambalang itu. Integritas dan independensi hakim akan sangat menentukan sejauh mana keputusan yang diambil akan adil atau tidak.

Independensi hakim menjadi sangat penting karena kasus ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari faktor-faktor non hukum, terutama tekanan-tekanan politik dari sejumlah pihak yang berkepentingan.

Membuktikan independensi putusan kasus Hambalang nanti memang tidak mudah. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa diakses publik atas apa yang terjadi di luar persidangan yang akan memengaruhi jalan persidangan. Banyak faktor di luar sidang yang akan sangat menentukan putusan persidangan nanti.

Tapi, kita yakin para hakim akan mampu memberi keputusan seadil-adilnya atas skandal Hambalang yang telah membuat publik semakin sulit memahami siapa yang benar dan siapa yang salah. Catatan lain yang patut dipertimbangkan para penegak hukum adalah jangan ada diskriminasi hukum.

Kritik bahwa hukum kita masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas harus dijawab dengan keberanian KPK, kepolisian, maupun kejaksaan untuk menyeret siapa pun tidak terkecuali. Apakah dia orang biasa, orang lemah, ataupun orang yang sedang berkuasa.

Ketika bukti-bukti telah cukup, orang itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tindakan diskriminasi hukum akan berakibat fatal karena akan meruntuhkan fondasi demokrasi yang disepakati sebagai jalan hidup bangsa ini.

Diskriminasi hukum hanya akan menjatuhkan integritas para penegak hukum itu sendiri di mata masyarakat. Jika integritas penegak hukum runtuh, jangan harap publik akan percaya pada lembaga hukum. Jika itu telah terpenuhi, anarkisme akan merebak di negara ini.

Ini sudah terjadi dalam sejumlah kasus. KPK dan Pengadilan Tipikor mengemban tugas berat yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kasus Hambalang, mega skandal Bank Century, kasus SKK Migas, dan kasus-kasus korupsi besar, sedang, dan kecil membutuhkan putusan-putusan yang adil.