Capres harus teladani pengorbanan Soekarno
Capres harus teladani pengorbanan Soekarno
A
A
A
Sindonews.com - Calon presiden (capres) yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014, harus meniru sikap Presiden RI pertama, Soekarno.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens. Menurutnya, Bung Karno memimpin bukan untuk kepentingan diri dan kelompok, melainkan sebuah pengorbanan segenap hidup untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Sikap berkorban, itu yang kurang dimiliki oleh capres. Dan ini nilai minus yang harus segera diubah," kata Boni Hargens, dalam keterangan resminya, Rabu 8 Januari 2014.
Politik bangsa Indonesia hari ini, ujar Boni, sudah terlalu dangkal. Krisis ideologi dan orientasi merupakan masalah yang terjadi dalam setiap kelompok politik. Menurutnya, para capres segera introspeksi diri dan meniru sikap mulia Soekarno sebagai Bapak Bangsa.
"Harus diakui, Soekarno adalah pemimpin sejati, yang banyak bertindak, dan setiap orasinya merupakan refleksi atas apa yang dilakukannya," ucapnya.
"Ia (Soekarno) tidak berhenti pada berkata-kata tetapi bertindak. Ia tidak hanya pandai berpidato, tetapi giat dalam berbuat untuk bangsa dan negaranya. Ini teladan besar yang harus ditiru oleh semua Calon Presiden 2014," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini, kepemimpinan politik masih menjadi tema besar karena persis di situlah akar kebuntuan demokratisasi di negeri ini. Krisis kepemimpinan, lanjut dia, selalu menjadi wacana yang serius menjelang pemilu, termasuk menjelang kontestasi 2014.
Dikatakannya, salah satu alasan mendasar, mengapa terjadi krisis kepemimpinan yakni, bangsa ini selalu lupa pada sejarah. Bangsa ini, kata dia, sering lupa pada Soekarno yang dicatat oleh sejarah sebagai tidak sekadar pendiri Republik ini tetapi juga seorang pemimpin besar di kawasan Asia-Pasifik pada masanya.
"Sayang sekali, sampai hari ini, Bung Karno tidak ditetapkan sebagai Bapak Bangsa. Padahal kebesarannya sudah dikenal di dunia internasional. Untuk itu, kita perlu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keputusan yang menetapkan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Bentuknya bisa melalui Keputusan Presiden (Keppres)," tegasnya.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens. Menurutnya, Bung Karno memimpin bukan untuk kepentingan diri dan kelompok, melainkan sebuah pengorbanan segenap hidup untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Sikap berkorban, itu yang kurang dimiliki oleh capres. Dan ini nilai minus yang harus segera diubah," kata Boni Hargens, dalam keterangan resminya, Rabu 8 Januari 2014.
Politik bangsa Indonesia hari ini, ujar Boni, sudah terlalu dangkal. Krisis ideologi dan orientasi merupakan masalah yang terjadi dalam setiap kelompok politik. Menurutnya, para capres segera introspeksi diri dan meniru sikap mulia Soekarno sebagai Bapak Bangsa.
"Harus diakui, Soekarno adalah pemimpin sejati, yang banyak bertindak, dan setiap orasinya merupakan refleksi atas apa yang dilakukannya," ucapnya.
"Ia (Soekarno) tidak berhenti pada berkata-kata tetapi bertindak. Ia tidak hanya pandai berpidato, tetapi giat dalam berbuat untuk bangsa dan negaranya. Ini teladan besar yang harus ditiru oleh semua Calon Presiden 2014," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini, kepemimpinan politik masih menjadi tema besar karena persis di situlah akar kebuntuan demokratisasi di negeri ini. Krisis kepemimpinan, lanjut dia, selalu menjadi wacana yang serius menjelang pemilu, termasuk menjelang kontestasi 2014.
Dikatakannya, salah satu alasan mendasar, mengapa terjadi krisis kepemimpinan yakni, bangsa ini selalu lupa pada sejarah. Bangsa ini, kata dia, sering lupa pada Soekarno yang dicatat oleh sejarah sebagai tidak sekadar pendiri Republik ini tetapi juga seorang pemimpin besar di kawasan Asia-Pasifik pada masanya.
"Sayang sekali, sampai hari ini, Bung Karno tidak ditetapkan sebagai Bapak Bangsa. Padahal kebesarannya sudah dikenal di dunia internasional. Untuk itu, kita perlu mendorong pemerintah untuk mengeluarkan keputusan yang menetapkan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Bentuknya bisa melalui Keputusan Presiden (Keppres)," tegasnya.
(maf)
Explore More