Penolakan pemasangan foto Gus Dur dinilai tak tepat
Senin, 30 Desember 2013 - 10:10 WIB
Penolakan pemasangan foto Gus Dur dinilai tak tepat
A
A
A
Sindonews.com - Penolakan pemasangan foto Abdurahman Wahid (Gus Dur) oleh Yenny Wahid dan keluarga Gus Dur lainnya dinilai tidak tepat.Karena, Gus Dur sudah menjadi tokoh nasional.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Zaki Mubarok menerangkan, sebagai tokoh nasional Gus Dur menjadi milik bangsa bukan lagi hanya keluarga. Dirinya juga berpendapat penolakan itu lebih kepada unsur politik.
Zaki mengatakan, siapa saja yang mengikuti ajaran positif yang selama ini diperjuangkan Gus Dur berhak memasang fotonya. Hal itu bisa dijadikan sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan keutuhan NKRI yang selama ini disampaikan mantan Presiden RI tersebut.
"Misalnya kita memasang foto Mahatma Gandhi masa kita diprotes oleh anaknya? Kan lucu. Gus Dur itu milik bangsa, bukan hanya milik keluarganya," kata Zaki saat dihubungi wartawan, Senin (30/12/2013).
Terkait perbedaan pendapat yang pernah terjadi antara Yenny Wahid dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dirinya menilai itu merupakan hal biasa.
"Kalaupun ada perbedaan pendapat kecil yang tidak menyangkut nilai-nilai itu adalah hal yang wajar dan kita tidak perlu berlebihan menanggapinya" terangnya.
Senada dengan Zaki, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM Ghafar Karim menegaskan, tidak ada undang-undang yang melarangan pemasangan foto Gus Dur sebagai alat kampanye.
Ia juga berpendapat, Gus Dur sama dengan tokoh nasional lainnya seperti presiden pertama RI Soekarno.
"Kalau UU tidak ada yang dilanggar. Kalau gambar Gus Dur sama halnya sperti tokoh lain seperti Bung Karno. Karena tipe kebangsaan Gus Dur, cara berpikir Gus Dur itu adalah energi besar Indonesia," imbaunya.
"PKB dan semua elemen bangsa bisa menggunakan ketokohan Gus Dur. Karena Gus Dur adalah sosok ulama, tokoh, politisi teladan," tuntasnya.
Baca berita terkait:
PKB Depok minta keluarga Gus Dur rela dijadikan APK
Foto Terkait:
Gus Dur Center Bandung
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Zaki Mubarok menerangkan, sebagai tokoh nasional Gus Dur menjadi milik bangsa bukan lagi hanya keluarga. Dirinya juga berpendapat penolakan itu lebih kepada unsur politik.
Zaki mengatakan, siapa saja yang mengikuti ajaran positif yang selama ini diperjuangkan Gus Dur berhak memasang fotonya. Hal itu bisa dijadikan sebagai bentuk penghormatan atas nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan keutuhan NKRI yang selama ini disampaikan mantan Presiden RI tersebut.
"Misalnya kita memasang foto Mahatma Gandhi masa kita diprotes oleh anaknya? Kan lucu. Gus Dur itu milik bangsa, bukan hanya milik keluarganya," kata Zaki saat dihubungi wartawan, Senin (30/12/2013).
Terkait perbedaan pendapat yang pernah terjadi antara Yenny Wahid dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dirinya menilai itu merupakan hal biasa.
"Kalaupun ada perbedaan pendapat kecil yang tidak menyangkut nilai-nilai itu adalah hal yang wajar dan kita tidak perlu berlebihan menanggapinya" terangnya.
Senada dengan Zaki, pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM Ghafar Karim menegaskan, tidak ada undang-undang yang melarangan pemasangan foto Gus Dur sebagai alat kampanye.
Ia juga berpendapat, Gus Dur sama dengan tokoh nasional lainnya seperti presiden pertama RI Soekarno.
"Kalau UU tidak ada yang dilanggar. Kalau gambar Gus Dur sama halnya sperti tokoh lain seperti Bung Karno. Karena tipe kebangsaan Gus Dur, cara berpikir Gus Dur itu adalah energi besar Indonesia," imbaunya.
"PKB dan semua elemen bangsa bisa menggunakan ketokohan Gus Dur. Karena Gus Dur adalah sosok ulama, tokoh, politisi teladan," tuntasnya.
Baca berita terkait:
PKB Depok minta keluarga Gus Dur rela dijadikan APK
Foto Terkait:
Gus Dur Center Bandung
(mhd)
