Catatan akhir tahun Fraksi PKB
Selasa, 24 Desember 2013 - 09:41 WIB
Catatan akhir tahun Fraksi PKB
A
A
A
Sindonews.com - Tahun 2013 segera berakhir, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki catatan sendiri untuk sejumlah bidang sepanjang tahun ini.
Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mengutarakan, beberapa keputusan yang dikeluarkan pemerintah maupun DPR patut diberikan apresiasi seperti disahkannya sejumlah undang-undang.
"Walaupun sejumlah kontroversi terjadi dalam politik Indonesia masalah DPT (daftar pemilih tetap) masih menyisakan persoalan yang belum terselesaikan, UU Ormas yang banyak mendapat kritikan," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Selasa (24/12/2013)
Bidang pelayanan publik, kata dia, masih butuh banyaknya perbaikan khususnya reformasi birokrasi. Pasalnya, masih banyak pungutan liar dan tindakan diskriminasi oleh oknum pejabat menjadi yang masih menjadi persoalan.
"Tetapi harus kita akui bahwa ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya walaupun belum signifikan," ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, ia tak menampik perlu diberikan apresiasi meski masih ada masalah hukum yang belum terselesaikan. "Adanya image tentang penegakan hukum yang masih tebang pilih dan politisasi kasus juga persoalan lain yang harus dijawab oleh para penegak hukum kita," paparnya.
Di bidang ekonomi, ke depan Indonesia harus mampu mendorong pengembangan industri berbasis inovasi teknologi dan mendorong produktivitas. "Agar bisa terlepas dari ancaman middle income trap dan menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau negara maju."
"Tahun 2013 ini, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya mampu tumbuh 5,7 persen atau lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2013 sebesar 6,3 persen. Untuk itu pemerintah harus terus bekerja keras agar Indonesia bisa terlepas dari anjloknya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp12.000 per dollar AS," tegasnya.
Dengan masih adanya persoalan yang belum terselesaikan, Ketua DPP PKB ini meminta agar pemerintah bersama pihak terkait lainnya bisa menuntaskan di tahun depan, meski dipahami tahun berikutnya merupakan tahun politik.
"Pemerintah harus terus meningkatkan prestasi dan kinerja tanpa terganggu oleh hingar bingar politik menjelang pemilu tahun 2014. Dengan bersinergi dan saling koordinasi persoalan bangsa akan segera teratasi dengan baik," pungkasnya.
Baca berita:
PKB klaim perjuangkan 10% APBN untuk desa
Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mengutarakan, beberapa keputusan yang dikeluarkan pemerintah maupun DPR patut diberikan apresiasi seperti disahkannya sejumlah undang-undang.
"Walaupun sejumlah kontroversi terjadi dalam politik Indonesia masalah DPT (daftar pemilih tetap) masih menyisakan persoalan yang belum terselesaikan, UU Ormas yang banyak mendapat kritikan," kata Marwan saat dihubungi wartawan, Selasa (24/12/2013)
Bidang pelayanan publik, kata dia, masih butuh banyaknya perbaikan khususnya reformasi birokrasi. Pasalnya, masih banyak pungutan liar dan tindakan diskriminasi oleh oknum pejabat menjadi yang masih menjadi persoalan.
"Tetapi harus kita akui bahwa ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya walaupun belum signifikan," ujarnya.
Dari sisi penegakan hukum, ia tak menampik perlu diberikan apresiasi meski masih ada masalah hukum yang belum terselesaikan. "Adanya image tentang penegakan hukum yang masih tebang pilih dan politisasi kasus juga persoalan lain yang harus dijawab oleh para penegak hukum kita," paparnya.
Di bidang ekonomi, ke depan Indonesia harus mampu mendorong pengembangan industri berbasis inovasi teknologi dan mendorong produktivitas. "Agar bisa terlepas dari ancaman middle income trap dan menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau negara maju."
"Tahun 2013 ini, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya mampu tumbuh 5,7 persen atau lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2013 sebesar 6,3 persen. Untuk itu pemerintah harus terus bekerja keras agar Indonesia bisa terlepas dari anjloknya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp12.000 per dollar AS," tegasnya.
Dengan masih adanya persoalan yang belum terselesaikan, Ketua DPP PKB ini meminta agar pemerintah bersama pihak terkait lainnya bisa menuntaskan di tahun depan, meski dipahami tahun berikutnya merupakan tahun politik.
"Pemerintah harus terus meningkatkan prestasi dan kinerja tanpa terganggu oleh hingar bingar politik menjelang pemilu tahun 2014. Dengan bersinergi dan saling koordinasi persoalan bangsa akan segera teratasi dengan baik," pungkasnya.
Baca berita:
PKB klaim perjuangkan 10% APBN untuk desa
(kri)
