DJSN imbau seluruh daerah ikut BPJS
DJSN imbau seluruh daerah ikut BPJS
A
A
A
Sindonews.com - Apabila daerah tidak mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Kesejatan (BPJS). Akibatnya, akan ada perbedaan standar pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
"Akan ada perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat nantinya," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Sitomorang, di Kantor Kemenko Kesra, Senin (23/12/2013).
"Tidak bisa dihindari akan ada dua sistem. Kan seharusnya ada satu sistem dalam penerapan JKN 2014. Maka daerah harus siap untuk ikut," imbuhnya.
Menurut dia, daerah tidak dapat menyelenggarakan sendiri sistem jaminan kesehatan di daerah. Hal ini diperhitungkan akan menghambat pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Maka, pemerintah bersama DJSN berusaha mencegah hal tersebut terjadi.
"Jamkesda itu iuranya beraneka ragam ada yang Rp6 ribu, Rp10 ribu atau Rp20 ribu perbedaan premi tersebut akan mengakibatkan pelayanan yang tidak komperhensif. Maka hal ini akan menjadi persoalan," ujarnya.
Nantinya, selama ini daerah tetap memberikan Jamkesda dengan mewajiban membayar masyarakat miskin. Namun, pada 2017 daerah tidak diperlukan untuk menganggarkan APBD untuk kesehatan. Hal ini akan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat.
"Daerah hanya cukup menganggarkan untuk rekrutmen dokter atau SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan, fasilitas kesehatan, pembangunan Puskesmas. Lebih kepada pembangunan infrastruktur kesehatan," papar dia.
Terkait permasalahan premi, Chazali menyatakan, PT. Askes tidak begitu mempermasalahkan, sebab, terdapat dana existing dari iuran PNS, peserta Jamsostek dan peserta Askes. PT Askes sendiri mempunyai aset sebesar Rp10 triliun.
"Tiga bulan ke depan terkait dana tetap aman. Dana cadangan yang dimiliki Askes dapat dipergunakan apabila dibutuhkan," tegasnya.
"Akan ada perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat nantinya," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Sitomorang, di Kantor Kemenko Kesra, Senin (23/12/2013).
"Tidak bisa dihindari akan ada dua sistem. Kan seharusnya ada satu sistem dalam penerapan JKN 2014. Maka daerah harus siap untuk ikut," imbuhnya.
Menurut dia, daerah tidak dapat menyelenggarakan sendiri sistem jaminan kesehatan di daerah. Hal ini diperhitungkan akan menghambat pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Maka, pemerintah bersama DJSN berusaha mencegah hal tersebut terjadi.
"Jamkesda itu iuranya beraneka ragam ada yang Rp6 ribu, Rp10 ribu atau Rp20 ribu perbedaan premi tersebut akan mengakibatkan pelayanan yang tidak komperhensif. Maka hal ini akan menjadi persoalan," ujarnya.
Nantinya, selama ini daerah tetap memberikan Jamkesda dengan mewajiban membayar masyarakat miskin. Namun, pada 2017 daerah tidak diperlukan untuk menganggarkan APBD untuk kesehatan. Hal ini akan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat.
"Daerah hanya cukup menganggarkan untuk rekrutmen dokter atau SDM (Sumber Daya Manusia) kesehatan, fasilitas kesehatan, pembangunan Puskesmas. Lebih kepada pembangunan infrastruktur kesehatan," papar dia.
Terkait permasalahan premi, Chazali menyatakan, PT. Askes tidak begitu mempermasalahkan, sebab, terdapat dana existing dari iuran PNS, peserta Jamsostek dan peserta Askes. PT Askes sendiri mempunyai aset sebesar Rp10 triliun.
"Tiga bulan ke depan terkait dana tetap aman. Dana cadangan yang dimiliki Askes dapat dipergunakan apabila dibutuhkan," tegasnya.
(maf)
Explore More