Ironis, 38,8% pemilih DKI anggap politik uang pantas
Kamis, 19 Desember 2013 - 13:29 WIB
Ironis, 38,8% pemilih DKI anggap politik uang pantas
A
A
A
Sindonews.com - Ironis, ungkapan yang pantas disematkan terkait temuan lembaga survei Polling Center, yang merilis perilaku pemilih di DKI Jakarta yang cenderung menganggap politik uang sebagai hal yang pantas.
Dalam temuannya, sebanyak 38,8 persen, masyarakat pemilih di Jakarta akan membiarkan pendekatan politik dengan menerima uang atau barang dari calon adalah sesuatu yang pantas. Gejala itu dinilai bakal mempengaruhi persepsi pemilih secara nasional pada Pemilu 2014 mendatang.
"Praktik politik uang ini sudah menyebar luas," kata Manager Research Polling Center, Heny Susilowati saat merilis hasil survei di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2013).
Sementara itu, respon negatif terhadap praktik politik uang yang dianggap tak pantas mencapai 19,8 persen. Selebihnya, yang menjawab tidak tahu sebanyak 21,6 persen.
Padahal, di sisi lain persepsi pemilih terhadap ketentuan hukum dari praktik uang itu cukup tinggi yang menyadari kalau itu melanggar yakni sebanyak 49,1 persen, sedangkan yang menilai itu tidak melanggar 32,0 persen.
Di sisi lain, bagi pihak pemberi atau calon yang menganggap praktik politik uang tak bertentangan dengan hukum 20,2 persen, sedangkan yang sudah memahami itu melanggar hukum 60,9 persen.
Dalam kesimpulan surveinya, Polling Center menempatkan pemilih terhadap politik uang sebesar 38,5 persen, dalam bentuk apapun pemberiannya. Sedangkan yang menolak apapun bentuk pemberian 39,8 persen. Di pihak lain, pemilih mempertimbangkan akan menolak atau menerima tergantung bentuk pemberiannya 16,5 persen, menolak menjawab 5,2 persen.
Survei ini dilakukan terhadap 460 responden yang berusia masuk pada 17 tahun atau sudah menikah, dengan margin error 4,5 persen, selang kepercayaan 95 persen.
Di luar itu, tambah Heny, terpenting pemilih di DKI Jakarta masih mencari informasi mengenai calon-calon yang bakal dipilihnya.
"Selain itu, sudah jelas bahwa pemilih menginginkan informasi tambahan mengenai para calon, siapa mereka, latar belakang mereka, dan apa platform kampanye mereka," tutup Heny.
Baca berita:
KPU targetkan partisipasi pemilih sebanyak 75%
Dalam temuannya, sebanyak 38,8 persen, masyarakat pemilih di Jakarta akan membiarkan pendekatan politik dengan menerima uang atau barang dari calon adalah sesuatu yang pantas. Gejala itu dinilai bakal mempengaruhi persepsi pemilih secara nasional pada Pemilu 2014 mendatang.
"Praktik politik uang ini sudah menyebar luas," kata Manager Research Polling Center, Heny Susilowati saat merilis hasil survei di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2013).
Sementara itu, respon negatif terhadap praktik politik uang yang dianggap tak pantas mencapai 19,8 persen. Selebihnya, yang menjawab tidak tahu sebanyak 21,6 persen.
Padahal, di sisi lain persepsi pemilih terhadap ketentuan hukum dari praktik uang itu cukup tinggi yang menyadari kalau itu melanggar yakni sebanyak 49,1 persen, sedangkan yang menilai itu tidak melanggar 32,0 persen.
Di sisi lain, bagi pihak pemberi atau calon yang menganggap praktik politik uang tak bertentangan dengan hukum 20,2 persen, sedangkan yang sudah memahami itu melanggar hukum 60,9 persen.
Dalam kesimpulan surveinya, Polling Center menempatkan pemilih terhadap politik uang sebesar 38,5 persen, dalam bentuk apapun pemberiannya. Sedangkan yang menolak apapun bentuk pemberian 39,8 persen. Di pihak lain, pemilih mempertimbangkan akan menolak atau menerima tergantung bentuk pemberiannya 16,5 persen, menolak menjawab 5,2 persen.
Survei ini dilakukan terhadap 460 responden yang berusia masuk pada 17 tahun atau sudah menikah, dengan margin error 4,5 persen, selang kepercayaan 95 persen.
Di luar itu, tambah Heny, terpenting pemilih di DKI Jakarta masih mencari informasi mengenai calon-calon yang bakal dipilihnya.
"Selain itu, sudah jelas bahwa pemilih menginginkan informasi tambahan mengenai para calon, siapa mereka, latar belakang mereka, dan apa platform kampanye mereka," tutup Heny.
Baca berita:
KPU targetkan partisipasi pemilih sebanyak 75%
(kri)
