KPK: Sinergitas pemberantasan korupsi dengan Polri belum maksimal
Selasa, 17 Desember 2013 - 14:47 WIB
KPK: Sinergitas pemberantasan korupsi dengan Polri belum maksimal
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui hubungan kerja sama (sinergitas) pemberantasan korupsi antara KPK bersama Kepolisian RI (Polri) tak berjalan optimal.
Sehingga sinergitas itu perlu ditingkatkan ulang antar keduanya. Apalagi kepemimpinan di tubuh Polri telah berganti. Konsekuensinya adalah melakukan adaptasi ulang bersama pimpinan Polri.
"Dengan terpilihnya Pak Suhardi (Kabareskrim) sinergisitas itu lebih dioptimalkan lagi," kata Samad, usai diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Selain itu, lanjutnya, KPK sangat berharap pada desentraliasi pencegahan dan pemberantasan korupsi tingkat daerah. Sebab, selama ini fokus pemberantasan korupsi hanya terfokus di pusat. Tetapi korupsi di dearah luput dari pantauan. "Itu tergantung political will (keinginan politik) eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Persoalannya kemudian, tambah dia, KPK mengaku bakal kesulitan mendapat fasilitas tersebut dari pemerintah. "Pertanyaannya sekarang, mau tidak eksekutif dan legislatif menyiapkan sarana dan prasarananya," tutupnya.
Ini masukan KPK agar Polri lebih baik
Sehingga sinergitas itu perlu ditingkatkan ulang antar keduanya. Apalagi kepemimpinan di tubuh Polri telah berganti. Konsekuensinya adalah melakukan adaptasi ulang bersama pimpinan Polri.
"Dengan terpilihnya Pak Suhardi (Kabareskrim) sinergisitas itu lebih dioptimalkan lagi," kata Samad, usai diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Selain itu, lanjutnya, KPK sangat berharap pada desentraliasi pencegahan dan pemberantasan korupsi tingkat daerah. Sebab, selama ini fokus pemberantasan korupsi hanya terfokus di pusat. Tetapi korupsi di dearah luput dari pantauan. "Itu tergantung political will (keinginan politik) eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Persoalannya kemudian, tambah dia, KPK mengaku bakal kesulitan mendapat fasilitas tersebut dari pemerintah. "Pertanyaannya sekarang, mau tidak eksekutif dan legislatif menyiapkan sarana dan prasarananya," tutupnya.
Ini masukan KPK agar Polri lebih baik
(lal)
