Wiranto janji akan nasionalisasi aset migas

Sindonews.com - Calon Presiden (Capres) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto menyebutkan, Indonesia saat ini tengah kehilangan kedaulatan.

Salah satu penyebabnya, kekayaan minyak dan gas (migas) yang dimiliki Indonesia justru banyak dikuasai perusahaan asing.

Karena itu, jika dipercaya rakyat, dia siap malakukan nasionalisasi terhadap tambang Migas yang banyak dikuasai asing. Menurutnya, itu adalah amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

Karena itu, pemimpin wajib mengembalikan kedaulatan migas untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. “Minyak? Kita kembalikan pasal 33. Para pemangku jabatan harus melaksanakan pasal 33 tanpa ditawar. Harus benar-benar untuk kesejahteraan,” ujarnya dalam acara deklarasi Majelis Cendikiawan Republik Indonesia (MCRI) di Universitas Hasanuddin Makassar, Sabtu 14 Desember 2013.

Menurut dia, Indonesia telah kehilangan kedaulatan atas migas. Negara kaya, tetapi yang menikmati negara lain. Banyak Undang-Undang (UU) terkait migas diakali untuk kepentingan kapitalis dari luar.

Pernyataan itu dilontarkan Wiranto menanggapi tantangan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar yang juga tampil sebagai nara sumber. “Dari aspek energi, bangsa kita tidak berdaulat lagi. Saya harap kehadiran bapak (Wiranto) merebut kembali itu,” ujarnya.

Menurut Ugan, perut bumi Indonesia memproduksi minyak 830 ribu barel per hari. Namun hanya 120 ribu barel atau 15 persen yang dikelola PT Pertamina. Selebihnya dikuasai perusahaan asing.

Dalam deklarasi yang dirangkaikan dengan simposium “Membangun Karakter Pancasilais dan Kemandirian Bangsa” Wiranto menyebut hilangnya persatuan nasional. Demikian juga dengan karakter pancasila serta nasionalisme yang hilang ditelan globalisasi.

"Kemana persatuan nasional yang pernah kita miliki. Sekarang kok tidak satu lagi, polisi dan tentara berkelahi, antara suku berkelahi, aparat dan demonstran berkelahi,” ujarnya.

Mantan Panglima ABRI (TNI) ini mengemukakan, memudarnya semangat kebangsaan dan persatuan disebabkan bangsa kehilangan musuh bersama. Disaat yang sama, globalisasi melumat nilai-nilai luhur dan budaya bangsa.

“Globalisasi menjadi malapetakan bagi negara yang tidak siap karena menyebarkan budaya baru yang mereduksi nilai yang ada, membuat masyarakat merasa menjadi masyarakat dunia. Peran pemerintah dilemahkan dengan sistem liberalisasi,” ujar Ketua Umum DPP Partai Hanura ini.