Turunkan ego untuk atasi kisruh film Soekarno
Jum'at, 13 Desember 2013 - 19:02 WIB
Turunkan ego untuk atasi kisruh film Soekarno
A
A
A
Sindonews.com - Para pihak yang terlibat perseteruan film "Soekarno" karya sutradara Hanung Bramantyo, sebaiknya menurunkan ego masing-masing.
Jangan sampai film bagus ini tidak sampai ke masyarakat hanya karena pihak yang bertikai tidak mau duduk bersama mencari solusi terbaik.
"Sebaiknya mereka duduk bersama lagi, singkirkan perbedaan sebelum meneruskan peredarannya," kata peneliti dan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, lewat rilisnya kepada Sindonews, Jumat (13/12/2013).
Asvi menyatakan hal tersebut, menanggapi keputusan sementara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian gugatan keluarga presiden pertama RI Soekarno yang diwakili oleh Rachmawati Soekarnoputri.
Salah satu putusan tersebut berbunyi, agar peredaran film itu dihentikan. Selain itu, master film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Multivision plus selaku produser harus diserahkan kepada keluarga Soekarno.
Asvi yang ikut pada awal penyiapan skenario film ini menambahkan, silakan proses pengadilan berjalan, tapi secara personel juga berlangsung.
"Saya hanya ingin mengimbau agar karya bagus ini tidak terhambat sampai ke masyarakat hanya karena persoalan pribadi," tambahnya.
Dosen Universitas Indonesia (UI) ini melanjutkan, konflik yang terjadi antara pihak keluarga Soekarno, Hanung Bramantio dan Multivision plus sebagai produser harusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. "Semuanya. Seperti hak dan kewajiban mereka harus diselesaikan dulu sebelum produksinya dimulai," ujarnya.
Pada bagian lain, Asvi juga mengkritik pihak Multivision dan Hanung yang terkesan mau menang sendiri. Selain itu, dirinya melihat para pembuat film berlatar belakang sejarah cenderung jalan sendiri dan tidak melibatkan ahlinya.
"Sehingga dengan begitu, protes seperti film Soekarno yang berlatang sejarah bisa diminimalisir sejak awal," tutupnya.
Jangan sampai film bagus ini tidak sampai ke masyarakat hanya karena pihak yang bertikai tidak mau duduk bersama mencari solusi terbaik.
"Sebaiknya mereka duduk bersama lagi, singkirkan perbedaan sebelum meneruskan peredarannya," kata peneliti dan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, lewat rilisnya kepada Sindonews, Jumat (13/12/2013).
Asvi menyatakan hal tersebut, menanggapi keputusan sementara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian gugatan keluarga presiden pertama RI Soekarno yang diwakili oleh Rachmawati Soekarnoputri.
Salah satu putusan tersebut berbunyi, agar peredaran film itu dihentikan. Selain itu, master film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Multivision plus selaku produser harus diserahkan kepada keluarga Soekarno.
Asvi yang ikut pada awal penyiapan skenario film ini menambahkan, silakan proses pengadilan berjalan, tapi secara personel juga berlangsung.
"Saya hanya ingin mengimbau agar karya bagus ini tidak terhambat sampai ke masyarakat hanya karena persoalan pribadi," tambahnya.
Dosen Universitas Indonesia (UI) ini melanjutkan, konflik yang terjadi antara pihak keluarga Soekarno, Hanung Bramantio dan Multivision plus sebagai produser harusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak. "Semuanya. Seperti hak dan kewajiban mereka harus diselesaikan dulu sebelum produksinya dimulai," ujarnya.
Pada bagian lain, Asvi juga mengkritik pihak Multivision dan Hanung yang terkesan mau menang sendiri. Selain itu, dirinya melihat para pembuat film berlatar belakang sejarah cenderung jalan sendiri dan tidak melibatkan ahlinya.
"Sehingga dengan begitu, protes seperti film Soekarno yang berlatang sejarah bisa diminimalisir sejak awal," tutupnya.
(maf)
