Dewan Kehormatan Demokrat diperiksa KPK
Dewan Kehormatan Demokrat diperiksa KPK
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi. Namun belum diketahui dia diperiksa untuk kasus apa.
TB Silalahi tiba di KPK sekira pukul 09.20 WIB, dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Ada informasi yang perlu dikonfirmasi penyidik KPK.
"Iya saya dipanggil sebagai Dewan Pengawas Partai Demokrat," kata Silalahi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2013).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini menjelaskan, bahwa sebagai dewan pengawas tugasnya adalah mengawaasi kinerja kader Partai Demokrat baik di legislatif maupun eksekutif.
Ketika disinggung apakah akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia mengaku belum mengetahui. "Saya belum tau (terkait apa)," pungkasnya.
TB Silalahi sempat dipanggil KPK pada hari Selasa 26 November 2013. Namun, saat itu tidak hadir lantaran tidak ada surat pemanggilan yang diterima, KPK pun mengakui salah alamat ketika mengirim surat, sehingga surat pemanggilan dikirim ulang.
Bu Pur tegaskan tak urusi proyek Hambalang
TB Silalahi tiba di KPK sekira pukul 09.20 WIB, dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Ada informasi yang perlu dikonfirmasi penyidik KPK.
"Iya saya dipanggil sebagai Dewan Pengawas Partai Demokrat," kata Silalahi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2013).
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini menjelaskan, bahwa sebagai dewan pengawas tugasnya adalah mengawaasi kinerja kader Partai Demokrat baik di legislatif maupun eksekutif.
Ketika disinggung apakah akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia mengaku belum mengetahui. "Saya belum tau (terkait apa)," pungkasnya.
TB Silalahi sempat dipanggil KPK pada hari Selasa 26 November 2013. Namun, saat itu tidak hadir lantaran tidak ada surat pemanggilan yang diterima, KPK pun mengakui salah alamat ketika mengirim surat, sehingga surat pemanggilan dikirim ulang.
Bu Pur tegaskan tak urusi proyek Hambalang
(lal)
Explore More