Politik rasis Demokrat dinilai nodai demokrasi

Senin, 09 Desember 2013 - 16:05 WIB
Politik rasis Demokrat...
Politik rasis Demokrat dinilai nodai demokrasi
A A A
Sindonews.com - Perbedaan pendapat dijamin dalam negara demokrasi. Tapi tak satu pun negara demokrasi di muka bumi bisa menerima garis politik “perbedaan warna kulit” sebagaimana disampaikan Partai Demokrat lewat Juru Bicaranya, Ruhut Sitompul saat berdialog dengan analis politik UI Boni Hargens di di salah satu televisi swasta, Kamis 5 Desember 2013 lalu.

Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, pernyataan Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul di merupakan racial abuse, penistaan terhadap ras kulit hitam.

“Mumpung belum meluas menjadi paham yang berbahaya, kita harus bersatu dan bergerak menolak dan melawan siapa saja yang hendak mengembangkan politik rasis. Tidak ada tempat bagi rasisme dan perilaku intoleran di negara-negara beradab, apalagi di bumi Pancasila yang kita cintai ini,” katanya melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (9/12/2013).

Untuk membendung dan menetralisir politik rasis ala Partai Demokrat, mantan Jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, bersama Boni Hargens, Neta S Pane, Bambang Soesatyo dan tokoh gerakan sipil (civil society) lainnya, kemarin mendeklarasikan Granad (Gerakan Anti-Diskriminasi) di Jakarta.

“Kita memang masih bermasalah dengan kelompok-kelompok intoleran yang secara laten muncul di berbagai daerah. Tapi itu belum menjadi ancaman serius. Namun menjadi sangat berbahaya ketika hal itu disuarakan secara resmi oleh (jubir) partai politik (Demokrat) yang juga anggota DPR seperti Ruhut Sitompul. Untuk meredamnya, harus ada gerakan yang nyata dan masif dari masyarakat di seluruh Indonesia!”

Adhie menambahkan, di AS dan Eropa hal yang sama juga terus dilakukan. Bahkan ketika racial abuse juga muncul di dunia sepakbola, Presiden FIFA Sepp Blatter mengancam akan mengeluarkan tim yang ada pemain rasisnya dari kompetisi.

Makanya, Granad juga akan minta Badan Kehormatan DPR mencari cara untuk mengeluarkan anggota DPR yang melakukan racial abuse. Atau KPU mengeluarkan parpol yang demikian itu sebagai peserta pemilu.

"Hanya dengan keputusan semacam itu kita bisa melawan rasisme dan diskriminasi. Jika kita tidak melakukan itu, persoalan ini akan terus terjadi dan terjadi lagi. Kita harus menghentikannya. Kita butuh keberanian untuk melakukannya," pungkas Adhie mengutip pernyataan Sepp Blatter.

Baca berita:
Boni Hargens laporkan Ruhut Sitompul ke BK DPR
(kri)
Berita Terkait
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Pesan Moeldoko ke AHY:...
Pesan Moeldoko ke AHY: Jadi Pemipin Harus Kuat, Jangan Baperan
Makin Panas, Moeldoko...
Makin Panas, Moeldoko Disebut Bagi-bagi Uang dan Ponsel saat KLB Demokrat di Deli Serdang
Kader Muda Demokrat...
Kader Muda Demokrat Dukung KLB Partai Demokrat
Penyerahan Surat Rekomendasi...
Penyerahan Surat Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada 2024
Partai Demokrat Keluarkan...
Partai Demokrat Keluarkan 60 Rekomendasi Pilkada 2024, Ada Marshel Widianto dan Gilang Dirga
Berita Terkini
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Anggota Polri yang Duduki...
Anggota Polri yang Duduki Jabatan di Luar Struktur Tak Perlu Mundur selama Penugasan Negara
Kejagung Tetapkan Tersangka...
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi MBG, Berperan Atur Mitra dan Titik Dapur
Prabowo dan Jusuf Kalla...
Prabowo dan Jusuf Kalla Bahas Isu Global hingga Swasembada Energi
OTT KPK di BPK Berujung...
OTT KPK di BPK Berujung 5 Tersangka, Bupati Muara Enim Edison Ikut Terjerat
Nanik S Deyang Merapat...
Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG
Infografis
Kaleidoskop 2025: 6...
Kaleidoskop 2025: 6 Peristiwa Politik Nasional yang Menggemparkan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved