Persoalan DPT, PDIP saran Mendagri dipecat
Kamis, 05 Desember 2013 - 18:47 WIB
Persoalan DPT, PDIP saran Mendagri dipecat
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memecat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pasalnya, Gamawan dianggap tidak peduli dengan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT).
Saran tersebut merupakan kegeraman Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo melihat banyaknya permasalahan DPT yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Tjahjo, Gamawan harus bertanggung jawab terkait permasalahan DPT.
"Yang tanggung jawab itu harusnya pemerintah. Tapi, pemerintah lewat Mendagri melempar tanggung jawab kepada KPU. Kalau saya presiden, saya pecat itu Mendagri!" tegas Tjahjo dengan nada tinggi di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2013).
Anggota Komisi I DPR itu menyebut persoalan KTP Elektronik (e-KTP) yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri tidak banyak membantu, sehingga DPT menjadi semakin karut-marut menjelang Pemilu 2014 mendatang.
"Dia (Mendagri) janji, kalau e-KTP gagal, akan mundur. Kapan mundurnya?" ujar Tjahjo.
Untuk itu, Tjahjo meminta kepada pemerintah pusat untuk segera bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan DPT tersebut. Sehingga Pemilu 2014 dapat berjalan dengan damai tanpa adanya konflik yang disebabkan DPT yang tidak lengkap.
Baca
Penyebab jumlah DPT berkurang
JPPR: Tiga poin penting terkait DPT
Masalah DPT, Bawaslu minta KPU pegang kepercayaan parpol
Saran tersebut merupakan kegeraman Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo melihat banyaknya permasalahan DPT yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Tjahjo, Gamawan harus bertanggung jawab terkait permasalahan DPT.
"Yang tanggung jawab itu harusnya pemerintah. Tapi, pemerintah lewat Mendagri melempar tanggung jawab kepada KPU. Kalau saya presiden, saya pecat itu Mendagri!" tegas Tjahjo dengan nada tinggi di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2013).
Anggota Komisi I DPR itu menyebut persoalan KTP Elektronik (e-KTP) yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri tidak banyak membantu, sehingga DPT menjadi semakin karut-marut menjelang Pemilu 2014 mendatang.
"Dia (Mendagri) janji, kalau e-KTP gagal, akan mundur. Kapan mundurnya?" ujar Tjahjo.
Untuk itu, Tjahjo meminta kepada pemerintah pusat untuk segera bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan DPT tersebut. Sehingga Pemilu 2014 dapat berjalan dengan damai tanpa adanya konflik yang disebabkan DPT yang tidak lengkap.
Baca
Penyebab jumlah DPT berkurang
JPPR: Tiga poin penting terkait DPT
Masalah DPT, Bawaslu minta KPU pegang kepercayaan parpol
(hyk)
