Kejar MDGs, Kemenkes tekan angka kematian ibu dan gizi buruk
Kamis, 05 Desember 2013 - 14:41 WIB
Kejar MDGs, Kemenkes tekan angka kematian ibu dan gizi buruk
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetapkan sembilan wilayah untuk melakukan intervensi kesehatan dalam pencapaian MDGs 2015. Hal ini dilakukan guna memfokuskan penekanan angka kematian ibu dan gizi buruk balita dan anak.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ses Ditjen) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kuwat Sri Handoyo mengatakan, sembilan daerah tersebut ialah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Selawesi Selatan, adalah provinsi yang mempunyai penduduk lebih dari 7,5 juta orang. Dari sembilan provinsi tersebut terdapat 64 kabupaten kota yang menjadi titik konsentrasi pemerintah.
“Ada sekitar 60-75 persen penduduk Indonesia berada di sembilan provinsi tersebut. Daerah tersebut menjadi konsentrasi kita karena permaslahan seperti angka kematian ibu dan anak dan permaslahan gizi buruk banyak terjadi di sana,” tandasnya saat ditemui di Kantor Kemenkes Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Menurut dia, dengan menekan dan memfokuskan di sembilan provinsi tersebut diperkirakan dapat mempercepat pencapaian MDGs dari sisi angka kematian ibu dan anak serta gizi buruk. Memfokuskan daerah tersebut melalui statistik dan pantauan aktifitas di lokasi lebih maksimal, mayoritas daerah tersebut mudah dijangkau karena tidak terhalangi oleh demografis wilayah.
Sedangkan daerah lainya seperti Papua dan Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Selawesi Tenggara dan Kepulauan Riau adalah daerah-daerah yang sulit dijangkau serta jumlah statistik yang kurang dari 7,5 juta orang.
“Ini upaya kita guna mengintervensi dengan mudah, bukan berarti daerah yang jauh tidak diperhentikan karena porsi kejadian dan penduduknya tidak banyak,” ujar dia.
Dia menambahkan, pada 2013 terdapat penambahan dana untuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas sebesar Rp101 juta per puskesmas per tahun. Sebelumnya BOK yang diberikan pada daerah regional Jawa, Sumatera, Bali sebesar Rp75 juta per puskesmas per tahun. Selain itu regional daerah Kalimantan dan Sulawesi Rp100 juta per puskesmas per tahun, regional daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp200 juta per puskesmas per tahun dan daerah Papua dan Papua Barat sebesar Rp250 juta per puskesmas per tahun.
“Jadi penambahan BOK tersebut sudah dilakukan per tahun ini,” kata dia.
Maka diharapkan dengan petugas kesehatan dapat bekerja di luar gedung untuk dapat melakukan kontrol kesehatan kepada masyarakat yang enggan datang ke puskesmas dalam memeriksakan kesehatanya. Untuk diharapkan, Pemda dapat membantu pemerintah pusat agar berperan aktif sebagai titik pengawasan dan penambahan biaya opersional.
“Karena pada 2010 lalu banyak puskesmas yang kolaps dan petugas kesehatan yang tidak menjalankan fungsinya. Pemda harus membantu dalam menyehatkan masyarkatkan,” tegansya.
KPAN pun cuci tangan soal Pekan Kondom Nasional
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ses Ditjen) Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kuwat Sri Handoyo mengatakan, sembilan daerah tersebut ialah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Selawesi Selatan, adalah provinsi yang mempunyai penduduk lebih dari 7,5 juta orang. Dari sembilan provinsi tersebut terdapat 64 kabupaten kota yang menjadi titik konsentrasi pemerintah.
“Ada sekitar 60-75 persen penduduk Indonesia berada di sembilan provinsi tersebut. Daerah tersebut menjadi konsentrasi kita karena permaslahan seperti angka kematian ibu dan anak dan permaslahan gizi buruk banyak terjadi di sana,” tandasnya saat ditemui di Kantor Kemenkes Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Menurut dia, dengan menekan dan memfokuskan di sembilan provinsi tersebut diperkirakan dapat mempercepat pencapaian MDGs dari sisi angka kematian ibu dan anak serta gizi buruk. Memfokuskan daerah tersebut melalui statistik dan pantauan aktifitas di lokasi lebih maksimal, mayoritas daerah tersebut mudah dijangkau karena tidak terhalangi oleh demografis wilayah.
Sedangkan daerah lainya seperti Papua dan Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Selawesi Tenggara dan Kepulauan Riau adalah daerah-daerah yang sulit dijangkau serta jumlah statistik yang kurang dari 7,5 juta orang.
“Ini upaya kita guna mengintervensi dengan mudah, bukan berarti daerah yang jauh tidak diperhentikan karena porsi kejadian dan penduduknya tidak banyak,” ujar dia.
Dia menambahkan, pada 2013 terdapat penambahan dana untuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas sebesar Rp101 juta per puskesmas per tahun. Sebelumnya BOK yang diberikan pada daerah regional Jawa, Sumatera, Bali sebesar Rp75 juta per puskesmas per tahun. Selain itu regional daerah Kalimantan dan Sulawesi Rp100 juta per puskesmas per tahun, regional daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp200 juta per puskesmas per tahun dan daerah Papua dan Papua Barat sebesar Rp250 juta per puskesmas per tahun.
“Jadi penambahan BOK tersebut sudah dilakukan per tahun ini,” kata dia.
Maka diharapkan dengan petugas kesehatan dapat bekerja di luar gedung untuk dapat melakukan kontrol kesehatan kepada masyarakat yang enggan datang ke puskesmas dalam memeriksakan kesehatanya. Untuk diharapkan, Pemda dapat membantu pemerintah pusat agar berperan aktif sebagai titik pengawasan dan penambahan biaya opersional.
“Karena pada 2010 lalu banyak puskesmas yang kolaps dan petugas kesehatan yang tidak menjalankan fungsinya. Pemda harus membantu dalam menyehatkan masyarkatkan,” tegansya.
KPAN pun cuci tangan soal Pekan Kondom Nasional
(lal)
