DPT tak ditetapkan, Gerindra walk out

Sindonews.com - Kendati Rapat pleno terbuka yang membahas rekapitulasi nasional perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum ditetapkan, suasana rapat sempat tegang saat perwakilan Partai Gerindra memilih keluar forum (walk out).

Aksi itu dilakukan oleh Divisi Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, yang juga mewakili partainya. Menurut dia aksi walk out itu untuk menunjukan kepada forum karena tak memberikan persetujuan kepada partai politik untuk leluasa memberi sanggahan.

"Saya kecewa, sangat kecewa berat. Buat apa kita ada di dalam kalau KPU tidak membutuhkan persetujuan dari kami," kata Habiburokhman saat meninggalkan rapat, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Rasa kesal partai Gerindra kepada KPU bukan tanpa alasan, sebab partai besutan Letjen (purn) TNI Prabowo Subianto tersebut telah memberikan temuan jutaan data dalam DPT yang dianggap bermasalah. Namun demikian, lembaga penyelenggara pemilu tersebut tak kunjung mengecek sekaligus mengoreksi laporan yang disampaikan oleh partai Gerindra.

"Ini kan tidak betul, masak DPT ditetapkan tiap bulan, tanpa memperhatikan masukan partai politik," tegas Habib dengan nada kesal.

Namun begitu, pihaknya sepakat KPU harus tetap melakukan perbaikan sampai sempurna. Bahkan, dia sepakat dengan rekomendasi Bawaslu yang meminta perbaikan sampai 14 hari menjelang pemungutan suara Pemilu Legislatif.

"Ya, dalam rentang waktu itulah kami akan mengecek kebenaran data pemilih di lapangan. Sekali lagi kami katakan, sikap Gerindra tegas soal DPT," tambahnya.

Gerindra juga menegaskan pihaknya kurang setuju dengan DPT yang ditetapkan KPU sebanyak 186 juta pemilih. Dari data internal Gerindra, harusnya DPT berjumlah 175 juta. Artinya, ada sisa sekira 11 juta data invalid. "Jauh-jauh hari kita nggak sepakat dengan DPT 186 juta itu. Temuan kita malah ada 30 juta lebih yang bermasalah," tutupnya.

KPU: Hanya PDIP & Gerindra persoalkan DPT