Nudirman: Jangan karena politik, kasus Hambalang tersendat
Selasa, 03 Desember 2013 - 11:31 WIB
Nudirman: Jangan karena politik, kasus Hambalang tersendat
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) diminta untuk tegas dalam menuntaskan kasus pembangunan Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir mengingatkan agar lembaga antikorupsi itu tak merasa segan untuk meminta keterangan orang-orang yang mereka butuhkan untuk menggali informasi dari perkara itu.
Hal itu disampaikannya mengomentari agenda mendengarkan kesaksian Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo dan Silvya Soleha alias Ibu Pur.
"Hambalang itu kita harus tindak tegas ya dan KPK harus lebih berani, jangan ada hal-hal politik kemudian Hambalang jalannya tersendat-sendat," kata Nudirman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Politikus Partai Golkar ini pun menilai kalau penuntasan kasus Hambalang belum berjalan sesuai harapannya.
"Kita melihat tersendat-sendat di sini, kalau melibatkan siapapun jangan ada ewuh pakewuh dekat dengan ini mana lalu kita tidak melakukan," tuntasnya.
Baca berita:
Sidang Hambalang, saksi tak menampik aliran dana ke DPR
Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir mengingatkan agar lembaga antikorupsi itu tak merasa segan untuk meminta keterangan orang-orang yang mereka butuhkan untuk menggali informasi dari perkara itu.
Hal itu disampaikannya mengomentari agenda mendengarkan kesaksian Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo dan Silvya Soleha alias Ibu Pur.
"Hambalang itu kita harus tindak tegas ya dan KPK harus lebih berani, jangan ada hal-hal politik kemudian Hambalang jalannya tersendat-sendat," kata Nudirman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Politikus Partai Golkar ini pun menilai kalau penuntasan kasus Hambalang belum berjalan sesuai harapannya.
"Kita melihat tersendat-sendat di sini, kalau melibatkan siapapun jangan ada ewuh pakewuh dekat dengan ini mana lalu kita tidak melakukan," tuntasnya.
Baca berita:
Sidang Hambalang, saksi tak menampik aliran dana ke DPR
(kri)
