Asing jangan campuri soal Papua

Sindonews.com - Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, untuk mengatasi masalah ketegangan di Papua maka pemerintah harus mengambil langkah tegas. Sehingga tidak terus merongrong NKRI.

Karena tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) sulit diatasi dengan cara dialog karena ketidakjelasan kelompok itu dan sistem kepemimpinannya. “Negara lain juga tidak perlu ikut campur soal Papua. Karena masalah Papua menyangkut integrasi bangsa. Bahwa ada segelintir orang yang ingin merdeka, itu yang jadi masalah,” kata Arbi, Senin (2/12/2013).

Pengamat Papua lainnya Otih Handayani mengungkapkan, situasi yang tidak kondusif hanya terjadi di sebagian kecil wilayah Papua saja. Menurutnya, UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sudah memfasilitasi sebagian besar keinginan masyarakat Papua termasuk di antaranya pasal 12 huruf (a) tentang syarat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua adalah orang Papua asli.

Syarat yang sama juga berlaku untuk Wali Kota dan Bupati seluruh Papua. “Ini berarti orang Papua-lah yang menjadi pemimpin di tanah Papua. Sehingga dengan demikian patutlah dipertanyakan apakah pemimpin-pemimpin yang dipilih secara demokratis tersebut sudah atau belum memenuhi kebutuhan dan menjalankan amanah rakyat dengan baik,” kata aktivis Perempuan Papua itu.

Tokoh masyarakat Papua Sophian Andi menyatakan, bahwa situasi di Papua pada umumnya relatif aman, kehidupan masyarakat di Papua khususnya di kota tidak berbeda jauh dengan kehidupan masyarakat di provinsi lain. Bahkan dengan bertambahnya jumlah masyarakat pendatang yang tinggal di Papua beberapa tahun belakangan ini telah ikut mendorong perputaran roda perekonomian di Papua.

Dikatakan, selama ini aksi kekerasan hanya terjadi di beberapa kabupaten saja tetapi, dengan gencarnya pemberitaan di media massa, justru menimbulkan kesan bahwa seluruh wilayah Papua tidak aman. “Ya, ini hanya imbas pemberitaan media massa saja, jadi ada kesan bahwa yang tidak kondusif itu seluruh wilayah Papua. Padahal wilayah konflik hanya sebagian kecil saja dari wilayah Papua keseluruhan,” ungkap politikus Nasdem dari Papua ini.

Panglima TNI: Ada yang tak ingin Papua tenang